Fadli Tuding Jokowi Cari Simpati Rakyat: Begini Penjelasan Moeldoko soal BBM

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis non-subsidi. Penyesuaian harga BBM jadi murah ini juga bervariasi mulai Rp 50 sampai Rp 800 per liter. baru sehari harga BBM turun, Wakil Ketua DPR Fadli Zon spontan bereaksi.

Fadli menuding Presiden Joko Widodo ingin mencari simpati masyarakat dengan menurunkan harga sejumlah varian Bahan Bakar Minyak (BBM). Pasalnya penurunan harga tersebut dilakukan menjelang Pemilu Presiden 2019.

Untuk wilayah Jakarta, harga Pertamax Turbo disesuaikan dari Rp 12.000 menjadi Rp 11.200 per liter , turun Rp 800 per liter. Pertamax disesuaikan dari Rp 10.200 menjadi Rp 9.850 per liter, turun 350 per liter.   Dexlite disesuaikan dari Rp 10.300 menjadi Rp 10.200 per liter, turun Rp 100 per liter.  Dex disesuaikan dari Rp 11.750 menjadi Rp 11.700 per liter, turun Rp 50 per liter. Adapun harga Pertalite tetap Rp 7.650 per liter.

"Ya, saya kira biasa, mau mencari simpati dengan menurunkan harga," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (11/2).

Namun menurut Fadli penurunan sejumlah jenis BBM itu tidak akan berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Karena sebelum penurunan harga BBM, harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat mengalami kenaikan berkali-kali.

"Tidak signifikan sekali ya, tidak mengurangi daya beli masyarakat yang sudah terlanjur jatuh. Jadi sekali lagi, ya ini saya kira bagian dari upaya mencari simpati aja," katanya.

Menanggapi kritik Fadli tentang kenaikan harga BBM oleh pemerintahan Jokowi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyindir mereka yang mengaitkan dua hal tersebut. Menurutnya, kebijakan Presiden Joko Widodo itu semata demi pemerataan ekonomi, pembangunan sosial di masyarakat. Mereka salah bila menilai tersebut berkaitan dengan kepentingan pesta demokrasi, dimana Jokowi bertindak sebagai calon petahana.

"Langkah benar saja dikoreksi jadi negatif. Jangan kita menistakan teman-teman kita di pedalaman. Karena ketidakseimbangan. Sekarang presiden bekerja untuk itu, (malah) dikoreksi untuk kepentingan pemilu. Tidak, presiden bekerja untuk pemerataan ekonomi, pembangunan, sosial," ungkap Moeldoko di Jakarta.

Pertamina mengumumkan penurunan harga BBM non-subsidi yakni Pertamax Turbo, Pertamax, Dex, dan Dexlite per Minggu (10/2). Penurunan harga dilakukan menanggapi tren menurunnya harga minyak mentah dunia dan penguatan Rupiah terhadap Dolar Amerika.

Direktur Pemasaran Retail PT Pertamina (Persero) Mas'ud Khamid menjelaskan sesuai ketentuan Pemerintah, sebagai badan usaha hilir Migas Pertamina tunduk pada mekanisme penentuan harga dengan mempertimbangkan dua faktor utama, yakni harga minyak mentah dan nilai tukar rupiah.

“Komponen utama penentu harga bersifat fluktuatif, sehingga kami terus melakukan evaluasi terhadap harga jual BBM,” kata Mas'ud Khamid.

Pertamina juga melakukan penyelerasan harga Premium (JBKP di wilayah Jawa, Madura, dan Bali) menjadi Rp 6.450 per liter sehingga sama dengan harga di luar Jawa, Madura, Bali.

Fadli Zon Tolak Minta Maaf

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menolak minta maaf atas puisi berjudul Doa yang Ditukar. Fadli mengklaim puisi yang dia tulis itu tidak memiliki hubungan dengan ulama Kiai Haji Maimun Zubair.

Puisi Doa yang Ditukar karya Fadli Zon menuai protes dari sejumlah pihak. Satu di antaranya adalah Majelis Ulama Indonesia Kota Sukabumi. Mereka protes dan meminta Fadli Zon meminta maaf. Puisi tersebut dianggap menghina Kiai Haji Maimun Zubair atau yang akrab disapa Mbah Moen.

Fadli Zon mengatakan tidak akan minta maaf karena menulis puisi tersebut. Menurut Fadli tidak ada yang salah dari puisi itu.

"Untuk apa saya melakukan sesuatu yang tidak saya lakukan," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/2).

Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi itu menegaskan puisi Doa yang Ditukar tidak terkait Mbah Moen. Fadli menuturkan puisi tersebut ditujukan kepada penguasa, bukan Mbah Moen.

"Saya sudah jelas beberapa kali puisi itu ekspresi dan tidak ada hubungannya dengan Mbah Maimun. Bagi mereka yang memahami itu, di situ jelas, sangat jelas, bahkan dalam puisi itu disebutkan kaum penguasa, Mbah Maimun kan bukan penguasa," kata Fadli.

Fadli Zon minta puisi itu tidak dimanfaatkan atau dipelintir seolah-olah ditujukan kepada Mbak Moen. Menurut Fadli Mbah Moen adalah ulama yang sangat arif dan bijaksana.

"Jangan dipolitisasi, jangan digoreng maupun dipelintir, enggak ada sama sekali, saya mengenal Beliau adalah ulama yang baik, ulama yang humble, ulama yang arif," pungkas Fadli.

Ketua I MUI Kota Sukabumi K.H. Apep Saefulloh menyayangkan puisi Doa yang Ditukar. Kiai Apep menilai puisi tersebut menghina K.H. Maimun Zubair, seorang ulama senior.

"Dia sangat menghina lama. Di mana kiai sepuh yang berdoa begitu ikhlas tapi dipelintir, bahwa itu merupakan doa yang dibayar. Padahal saya lihat Mbah Maimun itu orang yang ikhlas dan sesepuh daripada satu partai Islam dan dia seorang ulama besar," ujar Kiai Apep.

Mbah Moen Pasti Memaafkan

Gubernur Jawa Timur terpilih 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa menyarankan Fadli Zon untuk meminta maaf kepada KH Maimun Zubair. Menurut Khofifah Fadli Zon tidak perlu menyampaikan permintaan maaf melalui konferensi pers.

"Saya rasa tidak perlu melalui konferensi pers, sowan akan lebih baik. Mungkin dia khilaf saat menulis puisi itu. Saya rasa Beliau (Mbah Moen, red) pasti sudah memaafkan walaupun Bang Fadli belum meminta maaf," kata Khofifah usai acara Istighosah dan Deklarasi Jaringan Kyai-Santri Nasional (JKSN) yang digelar GOR Ken Arok, Kota Malang, Minggu (10/2).

Khofifah khawatir bukan Mbah Moen yang marah atas puisi Doa yang Ditukar, tapi para santri. Khofifah mengatakan Mbah Moen memiliki jaringan santri yang banyak karena termasuk kiai sepuh di Indonesia.

"Jangan melihat Mbah Moen sebagai tokoh partai PPP saja. Mbah Moen dan Pesantren Sarang mempunyai jaringan yang kuat. Jaringan pesantrennya tidak hanya di Indonesia, tapi ada di Yaman dan Mesir yang sangat kuat," kata Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama itu. (Tribunnews/fik/ter)