Mendaftar PPPK atau P3K Bukan di sscn.bkn.go.id, Login di sscasn.bkn.go.id, Ini Penjelasan Soal Gaji

Link atau URL Pendaftaran P3K 2019 atau PPPK 2019, yakni sscasn.bkn.go.id mulai Jumat (08/02/2019), sore, bisa diakses.

Mendaftar PPPK atau P3K Bukan di sscn.bkn.go.id, Login di sscasn.bkn.go.id, Ini Penjelasan Soal Gaji
SSCASN.BKN.GO.ID
Mendaftar PPPK atau P3K Bukan di sscn.bkn.go.id, Login di sscasn.bkn.go.id, Ini Penjelasan Soal Gaji 

Perencanaan anggaran tersebut, menurut Askolani, juga masih menunggu proses perencanaan dan pentahapan rekrutmen PPPK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Askolani meyakini, proses perekrutan tenaga honorer menjadi PPPK ini akan dilakukan secara bertahap selama beberapa tahun ke depan.

"Kita tunggu dulu berapa pegawai tiap tahun yang akan direkrut untuk formasi PPPK ini. Kalau tahu jumlahnya, baru ketahuan jumlah anggarannya," ujarnya.

Askolani menyebut, pemerintah daerah juga bisa saja memanfaatkan dana alokasi umum (DAU) untuk mengantisipasi beban tambahan dalam APBD. Apalagi, pagu anggaran DAU dalam APBN 2019 naik sekitar Rp 17 triliun menjadi Rp 417,87 triliun.

Namun, Askolani menjelaskan, kenaikan aggaran DAU tersebut tak secara spesifik ditujukan untuk mengakomodasi PP Nomor 49/2018 tersebut.

"Tapi itu termasuk mengantisipasi beban tambahan belanja personel di pemda-pemda dan bisa dimanfaatkan oleh pemda untuk itu salah satunya," pungkasnya.

Oleh karena itu, Askolani meyakini tidak akan terjadi loncatan beban anggaran dalam APBD lantaran keluarnya peraturan PPPK ini.

Senada, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemkeu Astera Prima juga mengatakan tidak akan ada pos khusus dalam penyerahan DAU yang ditujukan untuk penggajian PPPK.

Sebab, DAU yang diserahkan telah menjadi bagian dari APBD dan merupakan tanggung jawab pemda untuk mengelolanya.

"Prinsip DAU dari pemerintah pusat itu block grant dan menjadi bagian dari APBD. Kalau ada kekurangan, tergantung regulasi anggaran di daerah karena ini sudah menjadi tanggung jawab daerah. Jadi tergantung dari kemampuan mitigasi risiko daerah terhadap kebijakan-kebijakan yang ada, tergantung ruang fiskalnya," ujar Astera.

(kompas.com/kontan.com)

BACA JUGA:

Baca: Ternyata Ada Cara Hilangkan Status Sedang Mengetik di WhatsApp!

Baca: Dua Langkah Berat Persija Jakarta Susul Johor Darul Takzim di Liga Champions Asia 2019

Baca: Jabat Kepala Cabang di Dumoga, Jaksa di Kotamobagu Ini Bercerita soal Tahanannya yang Kabur dari Sel

Baca: Wabup Robby Dondokambey Tanam Padi di Desa Tincep, Beber Alokasi Dana ke Sektor Pertanian

Baca: Ini Penjelasan PVMBG Bandung Soal Aktivitas Gunung Karangetang

TONTON JUGA:

Editor: Alexander Pattyranie
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved