Jelang Pemilu, Komisi III DPR RI Minta Camat dan Lurah Awasi Kemungkinan KTP Palsu Beredar

Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta camat dan lurah untuk mengantisipasi peredaran KTP palsu.

Jelang Pemilu, Komisi III DPR RI Minta Camat dan Lurah Awasi Kemungkinan KTP Palsu Beredar
serambinews
Ilustrasi E KTP 

TRIBUNMANADO.CO.ID,MANADO - Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta camat dan lurah untuk mengantisipasi peredaran KTP palsu.

Hal ini menghindari terjadinya kecurangan dalam Pemilu serentak mendatang.

Menurutnya, KTP palsu dapat menimbulkan efek domino.

 
Efek dari penggelembungan suara secara gaib melalui KTP palsu disebutkannya dapat memunculkan gangguan dalam ketertiban masyarakat akibat saling klaim kubu pendukung calon yang diusung.

Persoalan KTP palsu kata politikus Partai NasDem ini sangat sensitif di masyarakat jelang pelaksanaan Pemilu.

Baca: Saat Ini Cuaca Ekstrem, Basarnas Manado Imbau Warga Waspada Banjir dan Longsor

Baca: Diceraikan Yeslin Wang Karena Sering Main Judi Online, Ini Jawaban Delon

Baca: KPU Umumkan Caleg Eks Koruptor, Mieke Nangka: Kembalikan ke Rakyat

Sebagai contoh ujarnya, dampak penyebaran berita mengenai satu konteiner berisi KTP palsu dapat menjadi viral dan mendapat perhatian berbagai kalangan sebagai senjata menyerang lawan calon diusungnya.

Hingga akhirnya kabar yang sengaja dibuat tersebut diketahui merupakan hoaks atau kabar bohong dan selanjutnya ditangani aparat penegak hukum.

“Lurah dan camat antisipasi KTP palsu. Yang banyak dibuat (KTP) tapi orangnya gak ada. Sekarang sistem IT semakin canggih, semakin susah dipalsukan," kata Sahroni dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Jalan Swasembada Timur 4, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (31/1/2019).

Dalam kesempatan yang sama, Sahroni berpesan kepada mereka yang menjabat pengurus RW untuk tak menolak siapapun calon peserta Pemilu, baik tingkatan pemilihan presiden, hingga legislatif yang ingin datang ke wilayahnya.

"Untuk RW, siapapun Caleg tidak boleh dilarang masuk ke wilayahnya. Karena itu adalah bagian demokrasi, bagian pestanya rakyat lima tahunan. Bapak ibu untuk DKI Jakarta memegang empat kertas suara. Di situlah proses memilih pimpinan di wilayahnya," kata Sahroni.

Baca: Persin Jawara Brimob Cup Batalyon B Pelopor

Baca: Bawaslu, Jaksa, dan Polisi Keroyokan Tangani Kasus Bahan Kampanye Oknum Caleg Nasdem di Kampus

Baca: Wakapolda Sulut Ikut Berzikir dengan Jemaah Masjid

Halaman
12
Editor: Rhendi Umar
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved