Agar Malaysia Tak Jadi Batalkan Proyek Rp 281 Triliun, China Tawarkan Diskon, Malaysia Tetap Menolak

China berupaya agar tak kehilangan proyek tersebut dengan memangkas biaya yang harus ditanggung Malaysia.

Agar Malaysia Tak Jadi Batalkan Proyek Rp 281 Triliun, China Tawarkan Diskon, Malaysia Tetap Menolak
Elite Readers
Ilustrasi Kereta Cepat 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MALAYSIA - Untuk membujuk pemerintah Malaysia agar tidak membatalkan proyek proyek East Coast Railway Link (ECRL) senilai Rp 281 triliun, China menawarkan pengurangan biaya untuk proyek rel kereta api tersebeut.

Sebelumnya pemerintah Malaysia berniat untuk membatalkan proyek tersebut karena biaya yang terlampau berat. Seperti diberitakan Reuters, China berupaya agar tak kehilangan proyek tersebut dengan memangkas biaya yang harus ditanggung Malaysia.

"Jika masalahnya hanya tentang biaya, China telah menawarkan pengurangan besar hingga sekitar setengahnya," kata salah satu sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut.

Kontraktor dikabarkan China Communications Construction Co Ltd (CCCC) telah menawarkan beberapa pemotongan biaya. Termasuk untuk biaya konstruksi menjadi 67 miliar ringgit atau setara US$ 16,39 miliar untuk proyek sepanjang 688 km.

Sayangnyam, pemerintah Mahathir Mohamad tetap memutuskan untuk membatalkan kontrak pada bulan ini.

Negosiasi terus berlanjut sejak penangguhan pada Juli tahun lalu. Di mana Malaysia mengindikasikan bahwa mereka sedang mencari proposal yang lebih murah.

Namun sang sumber juga menyebut proses negosiasi menjadi makin rumit karena terlalu banyak pejabat Malaysia yang terlibat dalam pembahasan.

Selain dari kementerian keuangan, CCCC dan mitra domestiknya Malaysia Rail Line (MRL) juga harus menyampaikan proposal mereka kepada penasihat Mahathir Daim Zainuddin dan sejumlah pejabat lainnya.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang mengatakan pihaknya telah melihat laporan pembatalan proyek tersebut, tetapi tidak mengetahui detailnya secara spesifik.

"Sejauh yang saya tahu, proyek ini disetujui oleh perusahaan dari kedua belah pihak sesuai dengan prinsip-prinsip pasar berdasarkan kesetaraan, saling menguntungkan dan membangun konsensus," katanya. (*)

Editor: Charles Komaling
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved