Pengamat Nilai Publik Perlu Mengetahui Rekam Jejak Korupsi dan Integritas Caleg.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan nama-nama Caleg mantan narapidana kasus korupsi kepada publik dinilai tepat oleh Djayadi Hanan

Pengamat Nilai Publik Perlu Mengetahui Rekam Jejak Korupsi dan Integritas Caleg.
net/rakyatsulsel.com
Pesan antikorupsi yang beredar di media sosial. 

TRIBUNMANADO.CO.ID,MANADO - Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan nama-nama Calon Legislatif (Caleg) mantan narapidana kasus korupsi kepada publik dinilai tepat oleh pengamat politik dari Universitas Paramadina, Djayadi Hanan.

Selain bagian dari komitmen dan upaya pencegahan korupsi, menurut Djayadi Hanan, KPU hanya ingin memenuhi hak publik atau pemegang hak pilih untuk memperoleh pemahaman yang cukup tentang calon wakil rakyat.

Baca: Ivan Perisic Mau Pergi, Arsenal Belum Berikan Tawaran yang Cocok

Baca: Satgas Antimafia Bola Geledah Kantor PSSI dan Sita 153 Dokumen Penyelenggaraan Liga Indonesia.

Baca: Layanan WiFi Gratis di Bolsel Pakai VSAT

"Publik perlu mengetahui rekam jejak korupsi dan integritas caleg. Jadi yang dilakukan KPU itu adalah bagian dari memenuhi hak publik atau pemegang hak pilih agar mereka punya informasi yang cukup tentang calon wakil rakyat," ujar Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) ini kepada Tribunnews.com, Rabu (30/1/2019).

Djayadi Hanan berharap masyarakat akan semakin mendapat pencerahan setelah KPU mengungkap rekam jejak para Caleg.

Dengan begitu diharapkan, masyarakat tidak salah dalam memilih wakil rakyatnya dalam Pemilu 2019.

"Diharapkan rakyat makin cerdas dan menghindari memilih caleg yang terbukti pernah korupsi," ucap Djayadi Hanan.

Baca: Jems Tuuk Sebut Program Badan Perbatasan Kebanyakan Workshop Tanpa Tindak Lanjut

Baca: Menjelajahi Kenikmatan Menaiki Kereta MRT Jakarta, Berikut Penjelasannya

Baca: Tak Lagi Tinggal Serumah dengan Gading Marten, Gisella Anastasia Ungkap Reaksi Gempita

Untuk itu pula ia mengapresiasi langkah KPU tersebut untuk memperbaiki proses perekrutan para wakil rakyat.

"Upaya KPU patut dihargai sebagai upaya memperbaiki proses rekrutmen wakil rakyat," jelasnya.

Sebelumnya Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Arief Budiman menyatakan akan mengumumkan daftar nama calon legislatif mantan narapidana kasus korupsi pada Rabu (30/1/2019) malam.

Hal itu dikatakannya seusai menandatangani MoU dengan Polri di Gedung Tribrata Polri, Jakarta Selatan.

Halaman
123
Editor: Rhendi Umar
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved