Piet Luntungan Nilai Penarikan Guru PNS di Sekolah Swasta Bertentangan dengan UUD 1945

Luntungan menilai penarikan guru PNS dari sekolah swasta pasti memberatkan para orangtua yang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta.

Piet Luntungan Nilai Penarikan Guru PNS di Sekolah Swasta Bertentangan dengan UUD 1945
TRIBUN MANADO/HANDHIKA DAWANGI
Para guru di Kotamobagu mengikuti upacara peringatan Hari Guru Nasional dan HUT ke 73 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). 

Laporan Wartawan Tribun Manado David Manewus

TRIBUNMANADO.CO.ID, AIRMADIDI - Wacana penarikan guru pegawai negeri sipil (PNS) dari sekolah-sekolah swasta di Minahasa Utara turut menjadi sorotan Piet Luntungan, tokoh masyarakat setempat.

Kata dia, tak hanya dirinya dan lembaga pendidikan swasta, masyarakat Minut yang anak-anaknya bersekolah di sekolah swasta pasti keberatan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Minut tersebut.

"Karena kebijakan ini bertentangan dengan UUD 1945 serta UU Sistem Pendidikan Nasional. Serta adanya UU yang berkaitan dengan pendidikan yang bertentangan satu dengan yang lain yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih aturan alias tidak ada kepastian hukum," ujarnya.

Baca: Penarikan Guru PNS dari Sekolah Swasta, Kepsek di Minahasa Utara Keberatan

Baca: Guru PNS di Sekolah Swasta di Sulut Bakal Ditarik ke Sekolah Negeri

Menurutnya, kebijakan bupati tersebut jika dibuat akan memperlihatkan ketidakbijaksanaan seorang bupati yang negarawan, prorakyat, dan pro-pembangun Minahasa Utara.

Sebelumnya, dalam rilis BKPP Minut disebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengimbau seluruh guru PNS yang mengajar di sekolah swasta kembali ke asalnya.

Ini sebagai amanat dari UU Aparatur Sipil Negara (ASN) di mana posisi pengabdian PNS ada di instansi pemerintah.

"Bagi guru-guru yang statusnya PNS dan masih mengajar di sekolah swasta, wajib pindah ke sekolah negeri," kata Bupati Minahasa Utara Vonnie Panambunan.

BERITA POPULER:

Baca: Ini Foto Ahmad Dhani dalam Penjara LP Cipinang!

Baca: Prostitusi Online - Kronologi Awal Vanessa Angel Minta Langsung Ngamar Bareng Pelanggan

Baca: Eks Bintang Manchester United Menilai Paul Pogba Layak Kenakan Ban Kapten Setan Merah

Panambunan menegaskan, dalam UU ASN menyebutkan, aparatur sipil negara hanya terdiri dari PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Keduanya mengabdi di instansi pusat maupun daerah.

"Guru PNS yang diperbantukan di swasta, sudah saatnya pulang ke asalnya. Kalau menolak, ada sanksi tegas yang akan diberlakukan sesuai PP 53/2010 tentang Disiplin PNS," ucapnya.

Pengembalian guru PNS ke sekolah negeri dalam upaya penataan pegawai. Selama ini sekolah negeri kekurangan guru PNS dan hanya diisi honorer. (*)

Penulis: David_Manewus
Editor: maximus conterius
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved