Jelang Mundur dari PSSI: Edy Kumpulkan Exco Sabtu Malam

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Edy Rahmayadi menyatakan mundur dari jabatannya sebagai ketua umum PSSI. Keputusan ini dia ambil setelah bertemu dengan para Executive Commitee (Exco) PSSI, Sabtu (19/1) malam.

"Saya tes tadi malam. 'Tolong kumpulkan Exco, saya ingin ngomong.' Hanya 15 Exco yang datang. 'Ada orang yang tidak datang ?' Kata Pak Joko ada. Orang-orang yang datang itu memberikan saran dan saya terima sarannya," tutur Edy soal permintaannya kepada Wakil Ketua Umum PSSI Joko Driyono, Minggu (20/1).

Edy Rahmayadi menyampaikan pengunduran dirinya saat memberikan pidato sambutan Kongres PSSI 2019 di Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, Minggu. Edy menyatakan mundur per Minggu (20/1). Edy meminta kepada penerusnya untuk tidak mengkhianati PSSI.

"Jangan karena satu hal lain terus kita bercokol merusak rumah besar ini. Saya mundur bukan karena saya tidak bertanggung jawab, tetapi karena saya bertanggung jawab," kata Edy.

Edy Rahmayadi terpilih sebagai Ketua Umum PSSI melalui Kongres Luar Biasa PSSI pada 10 November 2016. Edy mundur setahun sebelum masa kepemimpinannya berakhir.

Tongkat kepemimpinan PSSI kini diestafetkan kepada Joko Driyono yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PSSI. Setelah berpidato, Edy Rahmayadi memberikan bendera PSSI kepada Joko Driyono sebagai simbol penyerahan tugas.

Edy Rahmayadi langsung meninggalkan ruangan konferensi setelah menyampaikan pengunduran dirinya. Pria yang juga gubernur Sumatera Utara itu menyalami para tamu undangan lalu keluar ruangan.

Apa yang Edy Rahmayadi lakukan di Bali mendapat acungan jempol dari Akmal Marhali, pengamat sepak bola nasional. Akmal menilai Edy memberikan contoh yang baik kepada kepengurusan olahraga di Indonesia.

"Ini patut diapresiasi dan dijadikan contoh ke depan, baik untuk olahraga Indonesia maupun untuk internal PSSI. Tidak ada lagi rangkap jabatan," kata Akmal kepada Tribunnews.com, Minggu (20/1).

Mosi Tidak Percaya

Beberapa jam setelah pengunduran diri Edy Rahmayadi dari posisi Ketua Umum PSSI, beredar foto yang menunjukkan surat pemberhentian Edy oleh Exco PSSI. Akun Twitter @MafiaWasit mengunggah foto yang menunjukkan surat pemberhentian Edy Rahmayadi sebagai ketua umum PSSI.

Surat yang ditujukan kepada komite eksekutif (Exco) PSSI itu berisi ungkapan kekecewaan terhadap kepemimpinan Edy Rahmayadi. Surat yang diklaim berasal dari delegasi dan oemilik hak suara dalam kongres PSSI itu mendesak exco untuk memberhentikan Edy Rahmayadi. Dalam surat tersebut, Edy Rahmayadi disebut diberhentikan dari jabatan ketua umum karena mosi tidak percaya dari voter PSSI.

Akan tetapi, kalimat tersebut bertentangan dengan pernyataan Edy Rahmayadi yang mengungkapkan bahwa dirinya mundur tanpa paksaan. “Tidak ada paksaan, ini olahraga tidak ada tekan menekan. Ini adalah keputusan yang paling baik untuk bangsa kita. Saya membahas rencana mengundurkan diri semalam dan meminta izin kepada Exco PSSI," ujar Edy.

Generasi Baru di PSSI

Untuk sementara waktu, posisi ketua umum PSSI akan dijabat oleh Joko Driyono yang sebelumnya menjadi wakil ketua umum. Apabila pemilik suara (voter) PSSI menginginkan adanya Kongres Luar Biasa (KLB), maka posisi Joko Driyono sebagai Plt Ketua Umum PSSI bisa digeser. Apabila voter tak menghendaki adanya KLB, Joko Driyono akan memimpin PSSI hingga berakhir periode kepemimpinannya pada 2020.

Joko Driyono mengklaim pengangkatan dirinya sebagai ketua umum PSSI sesuai dengan statuta FIFA. Joko berjanji untuk menjalankan amanah sesuai yang diamanatkan statuta FIFA.

Menurut Joko langkah paling penting sekarang adalah memulai babak baru PSSI sesuai program yang diputuskan kongres. Joko Driyono juga akan melakukan konsolidasi pascapengunduran diri Edy Rahmayadi agar suasana di organisasi menjadi nyaman.

"Kami pilih fokus daripada aksi, tidak berlama-lama berdiskusi. Kongres putuskan apa yang harus dilakukan sehingga hambatan psikologis bisa kami atasi," kata Joko yang juga pemilik saham di klub Persija Jakarta.

Sekretaris Jendral PSSI Ratu Tisha Destria di Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, Bali, Sabtu (19/1), mengatakan PSSI tidak akan membahas jabatan rangkap pada kongres tahun ini. Menurut Ratu Tisha statuta PSSI tidak mengatur jabatan rangkap. Di daftar pengurus PSSI saat ini sejumlah pejabat tinggi memiliki jabatan rangkap. Selain Joko Driyono, ada Iwan Budianto, Kepala Staf Ketua Umum PSSI, yang juga menjabat sebagai CEO Arema FC.

"PSSI butuh generasi baru yang fresh dan tidak terkontaminasi virus dan penyakit masa lalu. Ketua Umum PSSI berikutnya harus orang yang memiliki karakter kuat, ikhlas dan benar-benar mewasiatkan diri untuk memajukan sepak bola Indonesia," ujar Akmal.

Siapapun yang menggantikan Edy Rahmayadi, para pelaku sepak bola di Indonesia memberikan harapan besar. Mereka berharap persepakbolaan Indonesia menjadi lebih baik dibandingkan saat era kepemimpinan Edy Rahmayadi dan para pendahulunya.

Asisten pelatih tim nasional U-22 Nova Arianto misalnya. Dia mengharapkan persepakbolaan Indonesia menjadi lebih baik. Menurut Nova ini bukan harapan pribadinya, tapi harapan masyarakat Indonesia.

"Kriteria yang penting adalah baik, jujur dan mau bekerja keras untuk lebih fokus memajukan persepakbolaan Indonesia melalui pembenahan di setiap sektor seperti kompetisi, pembinaan usia dini, wasit dan fasilitas," kata Nova kepada Tribunnews.com, Minggu (20/1).

Edy Lepas Tanggung Jawab

Pengamat sepak bola, Ferril Raymond Hattu mengatakan, Edy Rahmayadi terkesan ‘cuci tangan’ dari kasus pengaturan skor karena mengundurkan diri dari jabatan sebagai ketua umum PSSI. Mantan Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) itu tidak dapat terlepas dari upaya pengusutan kasus pengaturan skor yang terjadi di era kepemimpinannya.

Dia mengundurkan diri. Ini bisa dinilai mau cuci tangan, mau melepaskan justru di saat PSSI mendapatkan masalah begini dia malah mundur. Ini ada kesan malah tidak tanggungjawab.

Seharusnya, di era terakhir kepemimpinan, Gubernur Sumatera Utara itu harus melakukan koordinasi dengan tim Satgas Anti Mafia Bola yang dibentuk instansi Polri. Upaya itu dapat mempermudah dan mempercepat pengusutan penyelesaian kasus.

Tapi kenyataannya ini tidak dilakukan, terus dia mengundurkan diri dengan alasan ada tugas penting yang tidak bisa ditinggalkan sebagai pejabat gubernur Sumatera Utara. Jadi orang sah saja menilai (Edy Rahmayadi,-red) melepas tanggungjawab dengan mundur.

Mundurnya Edy Rahmayadi juga tidak menghapus tanggungjawab selama yang bersangkutan masih menjabat orang nomor 1 di sepak bola nasional. Sebab kasus dugaan pengaturan skor terjadi di era kepemimpinannya. Nanti ada pembagian-pembagian, tetapi tanggungjawab moral pasti juga. Sehingga, meskipun saat ini mundur, dia tidak bisa melepas tanggungjawab. Karena semua under control dia. Tanggungjawab itu pasti melekat kepada dia.

Majunya Joko Driyono juga sudah tepat. Sebab, penggantian itu mengacu kepada anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan statuta PSSI. Itu AD/ART membenarkan statuta membenarkan. Cuma nanti pemunduran ketua umum secara resmi itu apa nanti dievaluasi. Apakah itu sudah masuk atau bisa diterima kongres sesuai statuta.

Satgas Harus Usut Tuntas

Upaya pengusutan kasus dugaan pengaturan skor yang terjadi di kancah sepakbola nasional juga dapat tetap dilanjutkan. Itu tidak berpengaruh apa-apa. Mundurnya Pak Edy itu tidak ada pengaruh apa-apa terhadap pengusutan.

Sampai saat ini, Tim Satgas Anti Mafia Bola sudah menetapkan setidaknya sebanyak 11 tersangka dalam kasus pengaturan skor. Mereka dari berbagai macam unsur mulai dari pemain, wasit, pengawas pertandingan, serta unsur pengurus PSSI. Kasus pengaturan skor sudah berada pada tahap kronis.

Sehingga, upaya pengusutan kasus oleh Tim Satgas Anti Mafia Bola harus terus dilakukan. Untuk pengurus PSSI juga harus membantu pengusutan kasus. Upaya perbantuan itu tidak hanya sebatas kata-kata saja, tetapi juga perbuatan. Mafia ini mengatur sudah sampai exco. Kalau sudah sampai itu sudah kronis. Suap-menyuap itu sudah dilindungi, di undercover. Itu parah.

Sehingga, melalui pengusutan kasus sampai tuntas dapat mengembalikan kredibilitas PSSI, sebagai induk organisasi sepakbola nasional. Artinya, kredibilitas PSSI itu harus dipulihkan sehingga orang percaya kepada sepakbola Indonesia yang dikelola PSSI. (Gle/wly/Tribunnews/deo/jid/BolaSport)