Berita di Bolmong

Kepala Ombudsman Sulut Serahkan Hasil Penilaian Kepatutan kepada Bupati Bolmong

Helda Tirajoh menyerahkan hasil penilaian kepatuhan kepada Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Yasti Soepredjo Mokoagow

Kepala Ombudsman Sulut Serahkan Hasil Penilaian Kepatutan kepada Bupati Bolmong
ISTIMEWA
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Helda Tirajoh menyerahkan hasil penilaian kepatuhan kepada Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Yasti Soepredjo Mokoagow Jumat (11/1/2019). 

TRIBUNMANADO.CO.ID — Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Helda Tirajoh menyerahkan hasil penilaian kepatuhan kepada Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Yasti Soepredjo Mokoagow Jumat (11/1/2019).

Penyerahan hasil penilaian itu disaksikan Sekretaris Daerah Bolmong Tahlis Gallang, para asisten serta para pimpinan SKPD di ruang pertemuan sekretariat daerah lantai III kantor Bupati.

Kepala Ombudsman Ri Perwakilan Sulut Helda Tirajoh megatakan, pada 2018 lalu, merupakan tahun awal bagi Ombudsman Perwakilan Sulut melakukan menilai tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik untuk jajaran lingkungan Pemkab Bolmong.

Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Helda Tirajoh mengatakan, Ombudsman dalam melakukan penilaian berbeda dengan kementerian/lembaga lainnya.

Ombudsman menilai lebih kepada bukti fisik yang terlihat saat itu.

Sebagai contoh kata Hilda di beberapa perangkat daerah tidak ditemui adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) ataupun Standar Pelayanan Prima (SPP) yang tidak terpajang di tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap nilai kepatuhan pelayanan publik.

Baca: Parman: Kecepatan Informasi Menuju Bolmong Hebat

Baca: Dampingi Kelompok Tani Tanam Padi, Petani Bolmong Merasa Senang Dekat dengan TNI

“Walaupun SOP atau SPP tersebut ada namun hanya disimpan di perangkat komputer ataupun flash disk,” tuturnya.

Tirajoh juga mengatakan dalam melakukan penilaian kepada pemerintah daerah, pihaknya melakukan secara diam-diam.

Bahkan menyamar menjadi masyarakat biasa yang ingin mengurus sesuatu di salah satu perangkat daerah. Sebab dengan cara begitu, pihak tim Ombudsman akan mengetahui sejauh mana tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam hal pelayanan publik.

Halaman
12
Penulis: Maickel_Karundeng
Editor: Aldi
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved