Toar Palilingan : Hukum dan Korupsi dan HAM Jadi Isu Saling Serang Dalam Debat Pilpres

Toar Palilingan : Hukum dan Korupsi dan HAM Jadi Isu Saling Serang Dalam Debat Pilpres

Toar Palilingan : Hukum dan Korupsi dan HAM Jadi Isu Saling Serang Dalam Debat Pilpres
Tribun manado / Finneke Wolajan
Toar Palilingan 

Toar Palilingan : Hukum dan Korupsi dan HAM Jadi Isu Saling Serang Dalam Debat Pilpres

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Isu hukum dan korupsi tetap akan menjadi komoditi isu yang saling menyerang antara kedua kubu pasangan presiden dan wakil presiden dalam debat pilpres nanti.

"Mengingat isu pemberantasan korupsi tidak bisa dilepas dari masalah penegakan hukum termasuk upaya pencegahannya," ujar pengamat hukum Sulawesi Utara, Toar Palilingan, Senin (7/1).

Di dalam penegakan hukum, khususnya di bidang korupsi perlu dilakukan penguatan institusi atau kelembagaan baik KPK, Polri, kejaksaan maupun regulasinya dan di sini sangat dibutuhkan komitmen para pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Mengingat penguatan tersebut hanya bisa dilakukan pertama-tama dengan merevisi Undang-undang korupsi yang tentunya peran pemerintah sangat besar dalam proses pembentukan revisi UU tersebut," ujar Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado ini.

Baca: Debat Perdana Pilpres Bahas Isu Korupsi dan HAM, Ini Tanggapan dari Pengamat Politik Sulut

Baca: Jelang Debat Pilpres, PDIP Juga Meminta Kajian dari Daerah-daerah

Untuk masalah HAM memang sedikit berbeda dengan masalah hukum, karena HAM apalagi pelanggaran HAM masa lalu yang pengungkapannya bersinggungan dengan masalah politik.

"Kadang kala terlewati dengan berbagai persoalan pembangunan yang butuh penanganan prioritas perekonomian, bencana maupun masalah kemanusiaan lainnya. Ditambah dengan kasus-kasus penutupan tempat-tempat peribadatan," ujarnya.

Sehingga untuk masalah HAM mungkin hanya sebatas penyampaian adanya tekad dari masing-masing kubu. Penanganannya tergantung kasusnya serta adanya keterlibatan Komnas HAM, DPR RI maupun Kejaksaan Agung serta Peradilan HAM dalam penuntasannya.

"Yang terpenting juga penguatan lembaga pemberantasan korupsi termasuk SDM-nya," jelasnya. (fin)

Penulis: Finneke Wolajan
Editor: David_Kusuma
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved