Jelang Debat, PDIP Sulut Beri Masukan ke TKN Jokowi, Gerindra Paparkan Masalah Kopra ke Hasjim

TRIBUNMANADO.CO.ID - PDIP Sulawesi Utara telah menyampaikan masukkan kepada calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Begitu juga dengan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang mendapat masukkan dari Partai Gerindra.

"Direktorat hukum sudah bertemu. Itu di awal Desember (2018)," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Lucky Senduk, Minggu (6/1/2019).

Saat itu, kata Lucky, semua bahan dikumpulkan. Kajian-kajian dari daerah juga dimasukkan.

"Itu berlangsung tiga hari. Tempatnya di Jakarta," ujarnya .

Ia mengatakan, proses dibuat dua kali. Mereka yang dari daerah diminta kembali ke daerah.

"Dibuat penelitian lagi. Hasilnya sudah dimasukkan," katanya.

Baca: 10 Cuitan Tentang Tertangkapnya Vanessa Angel hingga Bayaran Rp 80 Juta

Lucky mengatakan semua sudah di Tim Kampanye Nasional.

Mereka sudah siap untuk debat.

Sementara komoditas kopra diusulkan masuk dalam debat calon presiden dan calon wakil presiden.

Masalah kopra berpeluang dibahas pada debat capres khususnya tema “Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, Keuangan dan Investasi serta Perdagangan dan Industri”.

Sesuai jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU), tema ini akan dilaksanakan di Hotel Bidakara, Jakarta pada 10-13 April 2019.

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Sulut, Melky Suawa menyatakan, pihaknya sudah memaparkan sejumlah masalah aktual Sulut kepada Hasjim Djojohadikusumo untuk diteruskan pada Prabowo sebagai materi debat capres.

"Kami sampaikan masalah ekonomi, pertanian termasuk masalah kopra dan komoditas pertanian lainnya kepada Pak Hasjim saat berkunjung ke Sulut untuk jadi masukan pada Pak Prabowo dalam debat nanti," kata dia.

Baca: Sosok Pria Kaya yang Rela Bayar Rp 80 Juta Demi Bersama Vanessa Angel di Hotel

Sebut Melky, DPP akan gelar rapat untuk menampung masukan dari daerah.

DPD Gerindra akan mengawal masalah yang sudah disampaikan pada Hasjim dalam rapat tersebut. 

Melky hakul yakin Prabowo bisa unggul dalam debat itu.

"Kami yakin sekali dengan pengetahuan Pak Prabowo, berikut gagasannya mengenai memajukan ekonomi Indonesia bisa memikat rakyat, " kata dia. 

Lucky Senduk tidak berkeberatan jika tim sukses pasangan Prabowo-Sandi mau memasukkan isu harga kopra dalam debat.

"Silahkan saja. Kan penurunan harga kopra itu karena pasar dunia," katanya.

Menurutnya, pemerintah bukan pengambil kebijakan dalam menurunkan harga kopra. Harga kopra turun karena pengaruh global.

"Bahkan pemerintah berusaha membuat kebijakan menaikkan harga. Kita berhasil menaikkan," ujarnya.

Ia mengatakan pemerintah melalui dinas terkait terus berupaya mencari solusi. Termasuk di dalamnya membuat produk turunan.

"Bisa batok, bisa sabut dan lain-lain. Juga bisa asap cair," katanya.

Baca: Fakta-fakta di Balik Penangkapan Vanessa Angel, Digerebek Saat Berhubungan Intim hingga Tarif Kencan

Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo yang juga adik kandung Prabowo hakul yakin pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menang di Sulut.

Salah satu yang meyakinkan Hashim adalah figur Sandiaga Uno.

"Pak Sandiaga kan keluarganya berasal dari Gorontalo," kata dia saat meresmikan kantor Badan Pemenangan Prabowo Sandi Provinsi Sulut di Tikala Ares Jumat lalu.

Menurut Hashim, Prabowo kalah tahun 2014 karena berita hoaks dan fitnah. 

Saat ini, kata dia, angin memihak pada Prabowo.

Diketahui Prabowo kalah dari Jokowi dalam Pilpres 2014.

Prabowo hanya meraup suara 620.095 sedang Jokowi meraih 724.553 suara. Bahkan Prabowo rontok di Langowan yang merupakan daerah asal ibunda Prabowo.

Pengamat politik Taufik Tumbelaka mengatakan, debat dalam kontestasi pilpres ini adalah bagian dari upaya pembangunan politik guna meraih kualitas demokrasi.

Lebih melibatkan masyarakat sebagai subjek politik agar dapat melihat, merenung dan berpikir tentang pilihan politik secara objektif sesuai pemahaman.

Hal ini juga bagian dari upaya memikul tanggung jawab bersama akan masa depan negara melalui pemilihan pemimpin yang diyakini akan membawa kecerahan yang semakin baik sesuai ekspektasi publik.

Untuk mencapai target itu, masyarakat perlu dilibatkan. Masyarakat perlu diberikan stimulus agar ketertarikan itu menjadi muncul dengan kuat.

Pada titik ini menjadi tantangan besar bagi penyelenggara pemilu, pasangan kandidat dan tim pemenangannya serta partai politik untuk bisa menciptakan debat yang menarik bukan hanya materinya tapi juga tampilannya memang sesuai selera pemilih pada umumnya.

Jika hal ini bisa berhasil dipenuhi dalam arti memenuhi antusias masyarakat, debat pilpres berikut akan mendapatkan perhatian masyarakat. Jika hal ini terjadi, kualitas demokrasi meningkat.

Sejatinya pemilih menentukan pilihannya karena kesadaran dan pengetahuan yang cukup terhadap pilihan politik. Perlu media seperti debat yang memenuhi harapan masyarakat.

Jika tidak maka sudah dipastikan kualitas demokrasi akan rendah karena para pemilih hanya sekadar memenuhi prosedural kewajiban warga negara, bukan bagian dari pemenuhan hak politik warga negara.

Baca: Kabar Terbaru Vanessa Angel - Dari Nikita Mirzani, Amel Alvi, FNJ Sederet Artis Terlibat Kasus Hot

Lanjut Taufik, ini sama dengan proses politik demokrasi prosedural dengan kata lain pilpres berpotensi sekedar formalitas serimonial, bukan demokrasi substansial.

“Semoga hal ini nantinya tidak terjadi karena pada prinsipnya proses demokrasi itu mahal secara pembiayaan maka wajar kalau ada ekspektasi tinggi akan prosesnya agar ekspektasi masyarakat terpenuhi di mana muaranya adalah kualitas proses menjadi terpenting, bukan hasil akhir,” katanya.

Dengan proses yang berkualitas, maka dipastikan akan muncul kepuasan publik yang kuat, terlepas siapa yang nantinya meraih suara terbanyak dari masyarakat.

Ini semua bagian dari pembangunan politik yang selama ini tampak terabaikan. Momentum debat pilpres bisa dijadikan titik balik guna menjadikan kualitas demokrasi yang sesuai harapan.

Perlu Isu Kontroversi

Pengamat politik dari Unsrat, Ferry Liando menilai, debat calon presiden sebentar lagi. Menarik bagi masyarakat adalah apa yang menjadi pembeda keduanya.

Perbedaan tentang apa yang menjadi prioritas jika mereka akan terpilih. Materi yang disajikan diharapkan tidak bersifat normatif.

Artinya hanya mengedepankan apa yang sudah menjadi kewajiban oleh setiap pemerintah.

Kalau debat presiden di AS, menjadi menarik karena perdebatan keduanya bukan menonjolkan hal yang sifatnya normatif tetapi soal sikap jika terpilih.

Misalnya Hillary Clinton memiliki sikap keterbukaan dan kebebasan sementara Donald Trump membatasi adanya kaum imigran atau pendatang.

Akhirnya masyarakat pemilih terpecah pada dua pilihan sikap itu. Debat presiden di Indonesia akan menarik jika mengikuti pola itu.

Saat ini masih banyak wacana yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat misalnya soal hukuman mati bagi koruptor.

Sebagian menghendaki hukuman mati dan sebagian menolak. Mengenai hubungan diplomatik luar negeri. Sebagai mendukung kerja sama Indonesia dengan Israel dan sebagian menolak.

Dalam hal pemilihan kepala daerah, sebagian mendukung pilkada langsung sebagian pemilihan oleh kepala daerah.

Hal-hal di atas harusnya menjadi salah satu tema perdebatan. Calon mana bersikap mendukung pilihan yang mana. Harusnya debat digiring pada perdebatan soal pilihan itu.

Debat Pilpres 2014 lalu tidak menarik karena tema yang diangkat oleh calon yang satu ternyata sama persis dengan tema yang diangkat oleh calon lain.

Bahkan saat itu Pak Prabowo sempat menyebut mendukung program yang disampaikan pihak jokowi. Hal itu terjadi karena tema yang disampaikan sangat monoton dan kaku.

Mekanisme debat tidak dalam bentuk seperti mahasiswa yang sedang ujian skripsi. Panelis bertanya dan calon menjawab.

Mekanisme ini tidak menarik. Hal yang bisa dianggap menarik jika moderator mengajukan pertanyaan tentang pilihan berdasarkan wacana yang sedang berkembang.

Misalnya soal hubungan diplomatik dengan Israel. Panelis bisa menanyakan apa sikap masing-masing calon jika terpilih. Begitu juga dengan pilkada, apakah setuju langsung atau oleh DPRD.

Banyak tema yang bisa diangkat yang selama ini menjadi pro dan kontra di masyarakat yang membutuhkan jalan keluar.

Jika tema pro kontra ini dibawa pada materi debat maka akan menarik sebab jika salah dalam menentukan sikap, maka akan berpengaruh pada pilihan publik.

Publik pasti akan memilih calon yang sesuai dengan keinginannya selama ini.

Misalnya ada calon yang menyatakan sikap hukuman mati bagi koruptor maka yang memilih calon itu adalah publik yang selama ini berkeinginan agar koruptor di hukum mati. Begitu juga sebaliknya.

Waktu debat zaman Bush, materi debat waktu itu apakah mendukung perang atau menolak perang. Apakah menaikan pajak atau menurunkan pajak.

Kalau debat pilpres di Indonesia sangat normatif. Misalnya soal pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan lain-lain.

Padahal siapapun presidennnya isu-isu itu sudah wajib dilaksnakan karena itu amanat konstitusi UUD 1945.

Kalau itu sudah menjadi kewajiban pemerintah seharusnya tidak perlu masuk lagi dalam tema debat. Debat yang baik harus mengusung unsur sikap atau komitmen masing-masing calon terhadap wacana-wacana yang selama ini masih pro kontra. (fin/art/dma)

TONTON JUGA: