Sambut Hari HAM, Adriana Dondokambey Tak Ingin Agama Jadi Bahan Politik

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Adriana Dondokambey tak ingin ada politisasi agama mendekati tahun politik.

Anggota DPRD Sulawesi Utara fraksi PDI Perjuangan, Adriana Dondokambey
ISTIMEWA 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Menyambut peringatan Hari Hak Asasi Manusia, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Adriana Dondokambey tak ingin ada politisasi agama mendekati tahun politik.

Menurutnya, agama adalah kepentingan hak sipil yang telah diatur oleh konstitusi dan tidak boleh ditumpangi kepentingan-kepentingan tertentu.

"Setiap orang tentunya bebas beribadah dan menganut kepercayaannya masing-masing, ini sudah diatur oleh konstitusi juga. Jadi, kami tak ingin saat pemilu nanti ada politisi yang menggunakan isu agama untuk kepentingan-kepentingan tertentu," kata Adriana, Senin (10/11/2018).

Ia menambahkan, politisasi terhadap agama merupakan hal yang sangat berbahaya terhadap demokrasi yang selama ini dicita-citakan.

Hal itu dinilai Adriana sebagai salah satu pelanggaran HAM.

"Politisasi agama sangat berbahaya terhadap iklim demokrasi yang sehat karena itu bisa menutup ide-ide atau gagas-gagasan untuk membangun kehidupan yang lebih baik lagi. Bisa dikatakan politisasi agama juga melanggar HAM tentang kebebasan beragama," kata dia.

Lebih lanjut, politisi senior PDIP itu mengatakan Indonesia merupakan negara yang majemuk serta memiliki ragam agama dan kepercayaan.

Bhinneka Tunggal Ika telah membuktikan keberagaman agama dan kepercayaan mampu bersatu.

"Bhineka Tunggal Ika itu bukan sebuah slogan biasa, tapi sebuah pembuktian yang dahulu dicetuskan oleh Presiden Soekarno bahwa di tengah perbedaan kita tetap bersatu. Sebagai negara yang majemuk serta memiliki banyak agama dan kepercayaan, Bhineka Tunggal Ika telah terbukti mampu mempersatukan umat," tutur Adriana yang juga mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI Dapil Sulut dari partai PDIP nomor urut 1 tersebut.

Ia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu agama yang mungkin bisa muncul pada tahun-tahun politik. Hal ini demi menciptakan situasi politik yang kondusif.(Adv)

Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved