Ketua Bawaslu Sulut Harap Peserta Pemilu Mengerti Soal Sengketa Pemilu

Laporan wartawan Tribun Manado, Alpen Martinus

TRIBUNMANADO.CO.ID, SIAU - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulut Herwin Malonda jelaskan soal penyelesaian sengketa dan pelanggaran administrasi dalam Pemilu, saat melakukan rapat koordinasi di Bawaslu Sitaro, Kamis (6/12) kemarin.

Malonda didampingi oleh Ketua Bawaslu Sitaro, Fidel Malumbot, dan dihadiri oleh seluruh komponen Bawaslu Sitaro.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Bawaslu Sulut mengatakan, agar partai politik maupun peserta pemilu harus mengerti soal sengketa dan pelanggaran administrasi.

Baca: Zumi Zola Divonis 6 Tahun Penjara, Terbukti Korupsi Rp 40 M untuk Beli Mobil hingga Action Figure

Baca: Pertamina Donasikan 1 Unit Ambulance untuk 11 Ribu Penduduk Kecamatan Kombi

Ada beberapa hal mendasar yang menjadi perbedaan dari sengketa maupun pelanggaran pemilu, dibedakan pada objek, metode dan waktu.

"Pihak yang punya kewenangan dalam pengaduan adalah pihak-pihak yang menjadi peserta pemilu yaitu parpol maupun para calon legislatif," jelasnya.

Baca: Siaran Langsung RCTI & Daftar Lengkap Nominasi Panasonic Gobel Awards 2018 Malam Ini 21.00 WIB!

Baca: Terkait Kasus Kosmetik Oplosan, Polda Jatim Akan Segera Lakukan Pemeriksaan Pada Nia Ramadhani

Ia juga menjelaskan soal indeks kerawanan Pemilu 2019 dari berbagai hal.

Ia berharap, agar hasil Rakor tersebut dapat dimanfaatkan oleh semua peserta pemilu tahun depan, agar pelaksanaan pemilu bisa sesuai dengan aturan dan ketentuan.

Sementara itu, Fidel Malumbot berharap agar peserta Rakor dapat memahami dengan baik potensi-potensi pelanggaran pemilu.

"Supaya nantinya dapat mendorong pelaksanaan pemilihan DPD, DPR RI, DPRD, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bisa berjalan sesuai harapan semua pihak, serta meminim pelanggaran," jelasnya.

Ia mengatakan, Rakor tersebut berlangsung selama dua hari dan setiap peserta terdiri dari berbagai unsur.