Terkendala Visa: DPRD Manado Batal Temui Pejabat Jerman

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dan Provinsi Sulawesi Utara batal hadir dalam kunjungan kerja

Terkendala Visa: DPRD Manado Batal Temui Pejabat Jerman
istimewa
Richard Sualang 

TRIBUNMANADO.CO.ID, BERLIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dan Provinsi Sulawesi Utara batal hadir dalam kunjungan kerja dengan sejumlah pejabat dan politisi di Jerman, padahal acara sudah dijadwalkan sebelumnya.

Tadinya akan ada sepuluh anggota DPRD yang kunjungan kerja ke Jerman. Lima dari DPRD Manado, dan lima dari DPRD Sulut. Cuma tiga yang datang dan itu pun tidak semua mereka hadir dalam pertemuan yang sudah dijadwalkan dengan tuan rumah.

Dari lima agenda acara dengan pihak tuan rumah Jerman dan Diaspora Indonesia di Kota Bremen, hanya dua acara yang mereka hadiri. Kelima acara tersebut berlangsung selama dua hari, yaitu 28 dan 29 November 2018, di kota pelabuhan terbesar Jerman, Bremen.

Cuma tiga Anggota DPRD Kota Manado yang terpantau hadir. Mereka adalah Richard Sualang (didampingi istri), Cicilia Longdong dan Vanda Ariantje Pinontoan.
Sedangkan tujuh wakil rakyat yang masuk daftar, namun tidak hadir adalah Sonny Lela (Manado), Jonas Makawata (Manado), Edwin Lontoh (Sulut), Siska Mangindaan (Sulut), Netty Pantouw (Sulut), Jenny Muwek (Sulut), dan Inggrid Sondakh (Sulut).

Sejumlah acara yang telah dijadwalkan tidak dihadiri oleh para DPRD Manado dan Sulut. Acara tersebut adalah kunjungan ke pusat penelitian Frauenhofer IFAM pada 29 November. Hari berikutnya adalah Pertemuan dengan Kementerian Ekonomi, Tenaga Kerja dan Pelabuhan Kota Bremen.

Selanjutnya adalah pertemuan dengan Anggota Parlemen Kota Bremen, Antje Grotheer. Acara acara tersebut akhirnya hanya dihadiri oleh pihak KBRI Berlin. Pihak Jerman dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin sebagai pihak pengundang sangat menyesalkan kejadian tersebut.

Wakil Kepala Perwakilan RI untuk Jerman, Perry Pada mengatakan, sangat disayangkan tidak bisa bertemu dengan anggota parlemen Bremen. “Persoalan yang kami dengar adalah visa dan connecting flight, sehingga tidak bisa hadir bersama kita di sini dan bertemu dengan Kementerian Perekonomian Bremen dan Parlemen Bremen," kata dia.

Richard Sualang sebagai delegasi DPRD mengaku menyesalkan keterlambatan itu. "Saya kira kalau kita tidak sempat hadir sebagai tamu, kami sangat menyesal karena rencana perjalanan terganggu," kata Richard.

"Komunikasi kan bisa lewat email dan media lain. Para investor Jerman tetap bisa mendapat informasi cukup tentang Sulawesi Utara. Memang kalau bisa hadir bisa meyakinkan, tapi ini tidak memungkinkan," lanjut dia.
Ditanya mengenai apa yang terjadi dengan penerbangan rombongan tersebut, Richard mengaku tidak bisa menjawab. "Mungkin bisa tanya pada maskapainya."

Pada agenda pertemuan dengan Diaspora Indonesia, yaitu WNI dan para mahasiswa di Bremen dan sekitarnya, berlangsung di sebuah kampus. Peserta pertemuan terpaksa menunggu sekitar 1 jam hingga para anggota DPRD Manado ini tiba di tempat pertemuan.

Terkendala Izin dan Visa

Event Organizer pertemuan tersebut, Rillya, yang juga ikut ke Bremen walaupun beda penerbangan mengatakan, bahwa seharusnya ada 10 orang yang ikut dalam rombongan. Lima dari DPRD Manado dan 5 dari DPRD Sulut.
"Tetapi karena pengurusan izin di daerah agak lama maka visa ke Jerman sangat mepet keluarnya, baru pada hari Selasa kemarin (27 November 2018). Schedule-nya berantakan dan mereka sampai di sini tidak tepat waktu," kata Rillya.

Dia mengaku bahwa proses izin bagi anggota DPRD untuk keluar negeri memang sangat panjang. "Harus dapat izin dari wali kota, kemudian gubernur, Depdagri, Setneg, terakhir permohonan visa ke Kedutaan Jerman. Ini makan waktu dan ini membuat semua jadi mundur," lanjut dia.

Rencana awal, para anggota DPRD ini diharapkan dapat menjajaki dan melihat bagaimana Kota Bremen menyediakan energi terbarukan dengan pembangunan berbagai kebun tenaga angin untuk perumahan dan industri. Saat ini, dengan banyaknya jumlah turis dan pembangunan hotel dan infrastruktur lainnya, bila tidak ditangani maka Kota Manado menghadapi ancaman krisis pasokan listrik di masa mendatang.

Setidaknya, pertemuan dengan pihak swasta, yaitu perusahaan Operator Energi Bayu Jerman, WPD AG berhasil dihadiri oleh rombongan DPRD Manado. Di sini mereka mendapat penjelasan bagaimana perusahaan operator energi tersebut mengontrol kebun energi bayu yang mereka bangun di seluruh dunia. (Tribun/vvc)

Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved