Massa Reuni 212 Akan Putihkan Jakarta: Ada Pengibaran Sejuta Bendera

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA – Ketua Media Center Persaudaraan Alumni (PA) 212, Novel Bamukmin menegaskan bahwa bendera yang diizinkan dalam acara Reuni Akbar 212, Minggu (2/12) hanya bendera berwarna putih. Hal itu menurutnya sesuai dengan tagline yang dibawa dalam acara tersebut yaitu putihkan Jakarta.

“Tema yang kami bawa adalah putihkan Jakarta, jadi kami harap bendera yang dibawa hanya bendera berwarna putih dan juga hanya bendera Merah Putih, pakaian peserta juga diharapkan serba putih,” jelas Novel Bamukmin.

Novel menjelaskan pengibaran sejuta bendera yang akan dilakukan selama Reuni Akbar 212 berkaitan dengan kasus pembakaran bendera yang terjadi beberapa waktu lalu di Jawa Barat. Novel juga menegaskan pihaknya melarang adanya atribut lain dalam Reuni Akbar 212 termasuk pengibaran bendera.

“Saya tegaskan bahwa tidak ada agenda politik di sini, tak akan ada yang bawa atribut politik, tapi tokoh politik siapapun boleh hadir, karena kami memang undang presiden, wakil presiden beserta capres dan cawapres,” pungkasnya. Aksi Reuni 212 itu diperkirakan akan dihadiri 3 sampai 4 juta peserta yang dikonsentrasikan di kawasan Monas.

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menyambut baik rencana digelarnya Reuni Akbar 212, di Lapangan Monas. Menurutnya acara tersebut positif untuk mengokohkan ke-Indonesiaan.
"Saya lihat acara ini positif untuk mengokohkan keindonesiaan. Spirit 212 itu positif sejak awal karena ia lahir sebagai reaksi atas tindakan yang menodai keindonesiaan yaitu penistaan agama," kata Jazuli.

Menurutnya dalam acara reuni 212 tampak kebhinekaan Indonesia. Pada aksi 212 dua tahun lalu acara dihadiri masyarakat dari berbagai latar belakang. Tidak hanya dari Jakarta juga dari berbagai daerah di Indonesia.
"Ini bukti kebhinnekaan dari aksi-aksi selama ini," tuturnya.

Karena itu, menurut Anggota Komisi I ini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari acara Reuni Akbar 212. Justru gerakan 212 bisa menghasilkan senyawa dan energi positif bagi bangsa karena nuansa ukhuwah yang sangat kental terasa pada gerakan ini.

Bukan hanya ukhuwah sesama umat Islam tapi juga sesama warga bangsa. "Negara sudah semestinya mengapresiasi dan memberi ruang bagi tumbuhnya kesadaran ukhuwah ini karena spiritnya untuk menjaga bangsa ini, menjaga keindonesiaan yang kita cintai bersama sejalan dengan nilai-nilai dasar negara Pancasila dan konstitusi UUD 1945," tuturnya.

Karena itu, ia berharap kepada seluruh peserta yang akan ikut Reuni 212 untuk tetap menjaga ketertiban dan mewaspadai setiap gangguan termasuk provokator yang mungkin saja membuat kegaduhan. Sehingga tujuan digelarnya reuni 212 dapat tercapai dengan baik.

Sementara itu Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily merespon ajakan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon agar Presiden Joko Widodo menghadiri acara Reuni Akbar 212. Ace mengatakan, tidak semua Alumni 212 bersepakat untuk mengadakan reuni akbar.

Sebab, tuntutan untuk memproses secara hukum Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam kasus penodaan agama sudah selesai. Ahok saat ini masih menjalani hukuman di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.
"Sekarang kan' Ahok sudah dihukum, terus sekarang mau apalagi?" ujar Ace.

Ace berharap acara Reuni Akbar 212 tidak disusupi kepentingan politik praktis. Ia pun mempertanyakan tujuan diadakannya acara Reuni Akbar 212. "Urgensinya apa? Semangatnya apa sih yg mau dibangun dari (reuni) itu," tutur Ace.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah menilai Presiden Jokowi akan mendapatkan keuntungan bila menghadiri reuni 212. Apalagi, karena reuni disebut Fahri memiliki semangat persatuan. "Persatuannya itu persatuan apa? Kelompok yang mana? Apa yang mau kita bela, persatuan apa yang mau kita bela," ucap Ace merespon pernyataan Fahri.

20 Ribu Personel Polisi Disiapkan

Polda Metro Jaya telah merencanakan skema pengamanan untuk reuni aksi 212. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, mengungkapkan pihaknya menerjunkan puluhan ribu untuk mengamankan aksi ini.
"Jadi ada 20.000 personel gabungan dari TNI, Polri dan juga oleh pemerintah daerah. Intinya ada beberapa lokasi yang akan disiapkan yang akan digunakan untuk mengamankan," ujar Argo.

Terkait dengan jumlah massa yang akan ikut pada Reuni 212 ini, Argo mengaku pihaknya masih mendata. Namun sejauh ini, pihaknya belum mendapatkan angka pasti jumlah massa. " Masih kita data ya. kita belum dapatkan pastinya," tutur Argo. Sementara untuk lalu lintas, pihak kepolisian masih akan melihat situasi massa.

Kombes Pol Argo Yuwono juga mengungkapkan pihaknya telah mendapatkan surat pemberitahuan aksi Kontemplasi 212 yang digagas oleh politisi PDI-P, Kapitra Ampera. "Memang ada surat masuk, ada pemberitahuan. Yang diinisiasi oleh pak Kapitra yang berkaitan dengan hal yang sama, di tempat yang sama," ujar Argo.

Namun Argo mengungkapkan pihaknya meminta aksi yang digelar untuk menandingi Reuni 212 tersebut ditunda. Keputusan tersebut diambil setelah laporan dari pihak intelijen.

"Tapi setelah intelijen ada pemberitahuan yang akan melihat seperti apa. dan dari intelijen menyarankan kepada panitia untuk ditunda pelaksanaannya. Kita menyarankan untuk ditunda," ujar Argo. Seperti diketahui, politikus PDIP Kapitra Ampera, menggagas aksi tandingan saat reuni 212 digelar di Monas.

Sebagai alumni peserta aksi bela Islam 212, eks pengacara Habib Rizieq ini keberatan terhadal diselenggarakannya Reuni Akbar 212 dan memilih menggelar aksi tandingan bernama Kontemplasi 212. Terpisah, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, mengingatkan panitia dan peserta agar tidak berkampanye saat mengadakan reuni 212.

Menurut dia, kampanye dapat dilakukan jika peserta aksi telah meminta izin KPU RI dan mendapatkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP). Namun, metode kampanye dengan cara rapat terbuka hanya dapat dilakukan, pada 23 Maret-12 April 2019.

"Izin ke KPU ada surat tanda. Mereka melakukan pertemuan terbatas. Kalau di arena terbuka jangan, kalau tertutup di gedung boleh silakan," ujar Bagja.

"Pertama, dilarang kampanye, baik capres, parpol, caleg, dan calon anggota DPD, semua nggak boleh. Kedua, menghina atau menyampaikan ujaran kebencian. Kemudian, mengganggu ketertiban juga tak boleh," tambahnya.
Polisi Jangan Lebay

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, mengimbau kepolisian untuk tak terlalu heboh menghadapi aksi reuni 212. "Polda Metro Jaya tidak perlu terlalu heboh menyikapi aksi Reuni 212 di Monas, Jakarta. Sebab aksi Reuni 212 tidak seheboh yang dibayangkan masyarakat, karena hanya diikuti tidak lebih dari 20 ribu orang," ujar Neta.

Dari penelusuran IPW ke kantong-kantong massa Islam di Jakarta, ia mengatakan terlihat sikap antusias untuk mengikuti Reuni 212 tergolong rendah. Menurutnya, sikap antusias hanya terlihat di kalangan eks HTI, sebagian anggota FPI, dan beberapa kelompok yang selama ini dikenal sebagai garis keras.

"Sementara partai-partai pendukung capres cawapres Prabowo Sandi masih ragu untuk ikut dalam Aksi Reuni 212. Mereka khawatir dicap sebagai partai radikal," ujarnya.

Neta melihat rendahnya sikap antusias untuk mengikuti aksi Reuni 212, dikarenakan sebagian menilai 'sengketa' dengan Ahok sudah selesai.

Sehingga mereka merasa tidak perlu lagi bersentimentil dengan reuni. Polda Metro Jaya, kata dia, diminta menyikapi aksi tersebut dengan wajar dan tidak berlebihan, sehingga tidak muncul kesan lebih banyak polisi ketimbang massa yang reuni.

Meski demikian jajaran Polda Metro Jaya tetap harus siaga dan tegas serta profesional. "Artinya, jika ada kelompok kelompok massa yang bertindak radikal dan anarkis, jajaran Polda Metro Jaya jangan takut untuk menindaknya dan memproses para pelakunya secara hukum," jelasnya.

Lebih lanjut, IPW berharap menjelang penutupan tahun 2018 serta menyongsong awal tahun politik 2019, semua pihak harus bisa menjaga ketertiban ibukota Jakarta.

"Polda Metro Jaya sebagai garda terdepan penjaga keamanan Jakarta harus mampu menjamin stabilitas dan ketertiban ibukota. Khusus menghadapi massa Reuni 212, jajaran Polda Metro Jaya santai saja dan jangan heboh, karena jumlah massanya tidak sebanyak yang dihebohkan medsos," pungkasnya. (Tribun Network/dit/fah/gle/nis/wly)