Marhany Pua Janji Bawa Masalah Jalan Tol Manado Bitung ke Sidang DPD RI

Marhany Pua Janji Bawa Masalah Jalan Tol Manado Bitung ke Sidang DPD RI

Laporan Wartawan Tribun Manado Ryo Noor

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengumpulkan pemangku kepentingan Tol Manado-Bitung di Kantor DPD RI Perwakilan Sulut, Jumat (30/11/2018).

DPD mendengar keluhan masyarakat pemilik lahan dilintasi proyek Tol Manado-Bitung, ikut juga mengundang Badan Pertanahan Nasional, Balai Pelaksana Jalan Nasional, Pemprov Sulut dan Pemkot Bitung.

Pemilik lahan mengeluhkan soal transparansi, dan penetapan harga tanah. Bidang yang dipermasalahkan ada di wilayah Bitung.

Baca: Pemilik Lahan Tol Manado Bitung Curhat di Kantor DPD RI, Awaludin: Tanah Kami Dibayar Murah

Baca: Kepala BPN Tegaskan Penetapan Harga Tanah Tol Manado Bitung Sesuai UU

Marhany Pua, Anggota DPD RI asal Sulut yang memimpin pertemuan itu sudah mendengarkan semua keluhan. Ia berjanji akan membawa masalah ini ke sidang DPD RI

"Kita berupaya ada penyelesaian di DPD. Akan ada sidang paripurna DPD, kami beritahu di sana, kalau ada agenda rapat kerja khusus, akan diundang pejabat terkait," ujar dia.

Di rangkum dari keluhan, Marhany mengatakan, pemilik tanah mempersoalkan proses penetapan harga.

Menyelesaikan persoalan ini, Marhany mengatakan, DPD akan memanggil panitia apraisal, hingga kementerian lembaga terkait
"Kami bisa panggil Menteri dan kepala BPN didampingi kakanwil," ujar dia.

DPD RI mengagendakan pertemuan ini karena ada surat masuk. Penyampaian dalam surat itu, persoalan pembebasan lahan yang mengemuka.

KH Ahmad Sadeli Karim, Anggota DPD RI ikut dalam pertemuan itu menyampaikan pemerintah daerah harus lebih maksimal berperan

"Pemerintah sudah berperan tapi maksimalkan, masyakat belum puas.
Ada hal tidak sesuai, dinilai adanya tidak konsisten soal penetapan harga, sosialiasi lemah," kata dia.

Harusnya jika transparan prosesnya, tak ada masalah

"Penetapan itu dijelaskan, pakai NJOP, harga pasar. Hargai masyarakat, mungkin mereka beli tanah kemudian kena pembebasan tapi tak bisa lagi dapat pengganti karena uangnya tidak cukup. Kalau ganti rugi, gantilah yang sesuai, jangan nanti benar-benar rugi," ujar dia.

Program pemerintah harus jalan, tapi mereka yang kena dampak harus dapat keadilan, jangan malah mengorbankan rakyat.

"Mereka digusur harus sesuai dibayar sesuai dengan apa yang mereka dimilki, sila ke 5 Pancasila dong," ujar dia