Orang Terkaya di Dunia Jack Ma Ternyata Anggota Partai Pemerintah China

TRIBUNMANADO.CO.ID - Miliarder asal China, Jack Ma, ternyata merupakan seorang anggota partai pemerintah China, Communist Party of China (CPC).

Informasi itu resmi dipublikasikan oleh surat kabar milik partai tersebut pada Senin (26/11/2018).

Kabar itu membantah asumsi publik selama ini jika sang pemilik Alibaba tak bersentuhan dengan politik.

Dalam sebuah artikel disebutkan, Jack Ma bersama Robin Li pendiri Baidu, dan Pony Ma dari Tencent, masuk ke dalam daftar 100 orang dari partai pemerintah yang akan mengikuti proses seleksi penghargaan.

Baca: Gelar Jumpa Pers, Ekspresi Gading Marten Sendu, Gisella Anastasia Malah Seperti Ini

Penghargaan tersebut ditujukan bagi para pendiri raksasa teknologi yang berjasa memberikan kontribusi bagi negara untuk reformasi dan keterbukaan. Belum diketahui alasan surat kabar tersebut baru sekarang mengafiliasikan nama Ma dan partai pemerintah China.

Tidak pula disebutkan kapan Jack Ma resmi bergabung dengan partai itu. Namun, berita ini muncul di tengah dorongan Beijing untuk membawa perusahaan swasta agar sejalan dengan nilai-nilai partai, khususnya perusahaan teknologi yang tumbuh sangat pesat.

Jack Ma, merupakan orang terkaya di dunia dengan kekayaan 35,8 miliar dollar AS (sekitar Rp 519,4 triliun), versi majalah Forbes. September lalu, Ma mengumumkan rencananya untuk mundur sebagai CEO Alibaba tahun depan.

Baca: Selain Kenaikan Gaji, 3 Hal Ini Jadi Faktor Utama Kepuasan Pekerja di Indonesia

Selama menahkodai Alibaba, Ma mampu menjadikan perusahaannya bernilai 390 miliar dollar AS (sekitar Rp 5.659 triliun) dan mendominasi retail online serta pembayaran digital melalui Alipay di China.

Kabar afiliasi politik Ma menjadi kejutan bagi banyak orang. Mesin pencarian China, Baidu, juga memunculkan hasil negatif untuk pertanyaan apakah Jack anggota partai pemerintah China atau tidak.

Baca: Gadis 16 Tahun di Pekalongan Dicabuli Pria Beristri Dua, Berawal dari SMS Nyasar

Dilansir KompasTekno dari CNBC, Rabu (28/11/2018), Alibaba menolak berkomentar atas isu ini. Namun pihaknya menyatakan bahwa afiliasi politik tidak akan berdampak pada operasi perusahaan.

"Afiliasi politik dari eksekutif tidak akan memengaruhi proses pengambilan keputusan perusahaan," jelas juru bicara Alibaba.

Pihaknya menambahkan bahwa perusahaannya akan patuh pada hukum dan regulasi negara di mana mereka beroperasi.

"Karena kami memenuhi misi kami untuk mempermudah orang-orang melakukan bisnis mereka dimanapun di era digital ini," imbuhnya.