Bappeda Sulut Incar Nilai A Kategori Samsat Terbaik se-Indonesia

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memperoleh penghargaan UPTD Samsat dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB)

Bappeda Sulut Incar Nilai A Kategori Samsat Terbaik se-Indonesia
Istimewa
Kepala Bapenda Sulut, Olvie Atteng menerima penghargaan untuk Pemprov Sulut, Samsat Terbaik kategori B dari Kemenpan RB belum lama ini.

Bappeda Sulut Incar Nilai A Kategori Samsat Terbaik se-Indonesia

Laporan Wartawan Tribun Manado Ryo Noor

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Pemprov Sulut melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memperoleh penghargaan UPTD Samsat dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Tahun ini, Pemprov memperoleh penghargaan kategori nilai B atau baik

"Tahun depan kita harus dapat nilai A," ujar Olvie Ateng, Kepala Bapenda Sulut kepada Tribun Manado.co.id, Rabu (28/11/2018).

Baca: Resmi, Pemkot Manado Terapkan Tilang Elektronik Januari 2019. Berikut Lokasi Uji Cobanya

Olvie nda Sulut menyampaikan, penghargaan ini atas kerja sama seluruh tim di UPTD Samsat.

"Penghargaan ini atas kerja sama tim yang tergabung dalam pelayanan satu atap kantor bersama Samsat," ujar Olvie

Pelayanan Samsat terdiri dari Bapenda yang menangani pembayaran pajak kendaraan bermotor, Polda Sulut melayani STNK, Jasa Raharja untuk asuransi, kemudian Bank Sulutgo untuk loket pembayaran.

Penghargaan dengan Nilai B diterima Olvie, Selasa (27/11/2018) di Jakarta

Penghargaan ini hanya diterima 5 UPTD Pendapatan (Samsat) se Indonesia.

Olvie mengatakan, penghargaan ini bukti komitmen Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw  membangun sistem birokrasi yang kredibel dan pelayanan publik baik terus mendapat  apresiasi dari pemerintah pusat.

Capaian ini diraih berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada tahun 2018, setelah melakukan evaluasi kinerja unit pelayanan publik tertentu pada pemerintah daerah terpilih.

Sistem informasi pelayanan publik (SIPP), konsultasi dan pengaduan serta inovasi yang kemudian disilangkan untuk menghasilkan indokator dengan enam prinsip evaluasi yakni keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdayaguna, dan aksesibilitas. 

Seperti dikutip dari rilis Humas Kemenpanrb RI dimana Menteri PANRB, Syafruddin menjelaskan, evaluasi bukan untuk menentukan benar atau salah, bukan pula untuk menumbuhkan kompetisi yang meng-gradasi kualitas pelayanan publik dan bukan sebagai pacuan / perlombaan mendiskriminasi kualitas.

Evaluasi dimaksudkan untuk memberikan asistensi bagi kekurangan sehingga bisa diperbaiki, serta mendorong terwujudnya clean and good governance, serta lebih mendorong bagaimana pelayanan itu bermanfaat langsung bagi rakyat. (ryo)

Penulis: Ryo_Noor
Editor: Fernando_Lumowa
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved