Breaking News:

Sosialisasi Penetapan Hukum Kebiri kepada Pelaku Kekerasan Seksual Anak

Parahnya pihak pelaku yang terlibat tidak hanya berasal dari kalangan yang tidak dikenal tetapi melibatkan juga pelaku yang berasal dari keluarga.

Penulis: Andreas Ruauw | Editor: Alexander Pattyranie
TRIBUN MANADO/ANDREAS RUAUW
Dalam sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang berlangsung di Hotel Fourpoint, Manado, Sulawesi Utara, Rabu (21/11/2018). 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Saat ini kasus tingkat kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat.

Menurut data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada tahun 2017 tercatat ada 24 kasus kekerasan seksual terhadap anak dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 37 kasus.

Parahnya pihak pelaku yang terlibat tidak hanya berasal dari kalangan yang tidak dikenal tetapi melibatkan juga pelaku yang berasal dari kalangan keluarga.

Untuk menangani hal tersebut, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang (Penetapan Perpu Kebiri Menjadi UU).

Dalam sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang berlangsung di Hotel Fourpoint, Manado, Sulawesi Utara, Ballroom 1 bertujuan untuk mengedukasi serta memberikan kepada para Instansi lembaga vertikal, tokoh agama, masyarakat, LSM, Aparat Penegak Hukum (APH) dan forum anak, Rabu (21/11/2018).

Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi Kemen PPPA Ali Khasan mengatakan sosialisasi ini dibuat untuk mengajak masyarakat agar mau berpartisipasi dalam pencegahan dan respon dini ketika anak menjadi korban kekerasan.

"Dalam UU tersebut, tidak hanya memberikan sanksi pidana pokok berupa hukuman penjara dan denda kepada pelaku, melainkan juga pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku serta tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat elektronik, yang disertai dengan rehabilitasi," ujar hasan dalam paparannya dalam Sosialisasi Peraturan Terkait Kebiri dan Restitusi Bagi Anak Korban yang kali ini berlangsung di Kota Manado, Sulawesi Utara.

Hasan menambahkan bahwa Pasal 81 UU Nomor 35 Tahun 2014 telah diubah menjadi lebih berat dimana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah.

(Tribunmanado.co.id/Andreas Ruauw)

Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved