Breaking News:

Jokowi Sarankan Baiq Ajukan PK: Kalau Kalah Baru Minta Grasi

Kasus yang menyeret Baiq Nuril Maknun, seorang guru honorer SMAN 7 Mataram, ternyata mendapat perhatian.

KOMPAS.com/ Karnia Septia
Baiq Nuril Maknun, terdakwa kasus UU ITE saat berada di PN Mataram, Rabu (10/5/2017). 

TRIBUNMANADO.CO.ID, LAMONGAN - Kasus yang menyeret Baiq Nuril Maknun, seorang guru honorer SMAN 7 Mataram, ternyata mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski tidak ingin melakukan intervensi terkait masalah itu, Joko Widodo menyarankan Baiq mengajukan peninjauan kembali dan minta grasi kepada presiden.

Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan vonis enam bulan penjara kepada Baiq terkait kasus penyebaran hasil rekaman pembicaraan dirinya dengan Muslim, Kepala SMAN 7 Mataram. Dalam rekaman itu Muslim menceritakan hal tak senonoh mengenai seksualitas. Selain vonis enam bulan penjara, Baiq juga dihukum membayar denda Rp 500 juta subsider tiga bulan penjara.

"Kasus Baiq Nuril supaya semua tahu. Pertama, tentu kita harus menghormati proses hukum, menghormati putusan kasasi di MA," kata Jokowi, di sela blusukan ke Pasar Sidoharjo, Lamongan, Jawa Timur, Senin (19/11).
Sebagai kepala pemerintahan, Jokowi mengungkapkan tidak mungkin melakukan intervensi terhadap putusan kontroversial itu. "Ini semua harus tahu," ujarnya.

Namun Jokowi mendorong Baiq Nuril untuk mengajukan peninjauan kembali ke MA.
Ia bahkan mendukung langkah hukum Nuril untuk mencari keadilan. "Kita berharap nantinya Mahkamah Agung dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya," ungkapnya.

Namun jika upaya peninjauan kembali (PK) itu kandas, Baiq bisa mengajukan grasi (pengampunan) kepada presiden. "Kalau putusan PK-nya masih belum dapat memberikan rasa keadilan, bisa mengajukan grasi ke presiden," katanya.
Jokowi berharap tahapannya seperti itu dilakukan terlebih dulu. "Kalau sudah mengajukan grasi, nah nanti itu bagian saya," katanya.

Kasus itu berawal ketika Baiq merekam pembicaran telepon antara dirinya dengan Muslim. Rekaman itu kemudian tersebar luas setelah diserahkan Baiq kepada seorang guru SMAN 7 Mataram, Imam Mudawin. Alhasil Muslim kemudian melaporkan Baiq kepada polisi pada 15 Maret 2015.

Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan vonis bebas terhadap Baiq, namun jaksa penuntut umum mengajukan kasasi. Pada 26 September 2018 lalu, majelis hakim MA meralat putusan Pengadilan Negeri Mataram dan menyatakan Baiq terbukti bersalah melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Putusan MA ini memicu empati dan simpati masyarakat umum. Rafi, anak Baiq Nuril yang paling kecil, serta Nuril pernah menulis surat kepada Jokowi berisi permohonan perlindungan hukum. Banyak yang membela, termasuk istri Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kejaksaan Agung (Kejagung) memutuskan menunda eksekusi Baiq Nuril, yang sedianya dilakukan pada abu (21/11). "Setelah kita diskusikan dan dikaji, kami menunda eksekusi tersebut dan mendesak supaya Baiq Nuril segera mengajukan PK. Pertimbangannya persepsi keadilan yang berkembang terus di masyarakat," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Mukri.

Baiq Nuril Histeris dan Sujud Syukur

Halaman
1234
Penulis: Tim Tribun Manado
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved