Investor Asing Boleh Kuasai 25 Bidang Usaha: Diizinkan Miliki 100 Persen Modal usaha

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan terkait polemik bidang usaha.

Investor Asing Boleh Kuasai 25 Bidang Usaha: Diizinkan Miliki 100 Persen Modal usaha
tribunnews
Menko Perekonomian Darmin Nasution 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan terkait polemik bidang usaha yang dapat dikuasai 100% oleh investor asing.  Menurutnya, yang bisa dikuasai 100% pemodal mancanegara hanya 25 jenis, bukan 54 bidang usaha.

"Yang lebih banyak itu di kelompok E, ada 25 bidang usaha yang sebetulnya kepemilikannya, itu bukan hanya PMDN, kita bikin 100%, asing boleh sampai 100%," kata Darmin di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (19/11).

Darmin membenarkan, hasil evaluasi daftar negatif investasi (DNI) tahun 2018 ada 54 yang dikeluarkan. Namun, bukan berarti seluruhnya bisa dikuasai asing 100%, melainkan hanya 25 bidang usaha saja.

Pekan lalu, Darmin Nasution buka-bukaan soal alasan dibukanya 54 bidang usaha ke asing. Asing dibolehkan menanamkan modalnya 100% di bidang usaha yang sebelumnya masuk ke daftar negatif investasi (DNI) itu.

Dia mengatakan, penanaman modal asing (PMA) dibuka hingga 100% karena Indonesia tidak memiliki cukup modal untuk membangun bidang usaha tersebut. Sementara produk yang dihasilkan dari situ dibutuhkan agar Indonesia bisa mengurangi impor.

"Dia bawa duit ke sini, nah jangan kemudian kamu tanya kenapa harus modal asing? Modal kita nggak cukup. Nah sehingga kita yang memang harus ngundang," kata Darmin.

Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso dari 54 bidang usaha, hanya 25 bidang yang sudah dipastikan boleh dimiliki asing hingga 100%. "Kalau 25 itu betul, 25 bidang usaha itu dari PMA yang tadinya 51%, 60%, sampai yang 95%. Begitu dua tahap ini, 2014-2016 itu masih nol investasinya, kita naikkan jadi 100%," katanya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta.

 Jadi, 54 bidang usaha itu dibagi ke 5 kelompok, di antaranya kelompok yang keluar dari UMKM, yang lepas dari kewajiban kemitraan, hingga yang tidak perlu lagi izin khusus. "Terminologi keluar itu kan pengertiannya banyak, salah satunya saja PMA bisa 100%," sebutnya.

Lebih rinci dia menjelaskan, ada 4 bidang usaha yang tidak perlu lagi dicadangkan UMKM, 1 yang tidak perlu lagi mengusung kemitraan. Lalu ada 3 bidang usaha jasa yang tadinya 100% hanya boleh PMDN juga diperbolehkan ke asing.

"Terus yang ke empat itu, 17 (bidang usaha) yang tadinya perlu rekomendasi menjadi tidak perlu. Itu maksudnya dikeluarkan. Bukan terus 54 PMA semua," tambahnya.

Halaman
123
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved