Polri Akan Tindak Tegas BBM Subsidi yang Digunakan untuk Industri

Kabareskrim Polri Irjen Arief Sulistyanto menuturkan, akan mengawal kebijakan BBM satu harga yang dicetuskan Pemerintah.

Polri Akan Tindak Tegas BBM Subsidi yang Digunakan untuk Industri
Kompas.com/Reza Jurnaliston
Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Irjen Arief Sulistyanto Saat Ditemui di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Kamis (23/8/2018). 

TRIBUNMANADO.CO.ID- Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Irjen Arief Sulistyanto menuturkan, pihaknya akan mengawal kebijakan BBM satu harga yang dicetuskan Pemerintah.

Penerapan bahan bakar minyak satu harga akan segera dinikmati dari wilayah Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.

Arief mengatakan, pihaknya akan menindak tegas jika ada penimbun BBM jelang perayaan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019.

Baca: Pemkab Minahasa Tindaki Agen Nakal Terkait BBM dan Gas

“Selama ini kan sudah berjalan selama pengawalan pengamanan sudah berjalan apabila ada penyimpangan pasti akan ada penindakan,” ujar Arief di Aula Bareskrim Lantai 2, Gedung Mina Bahari II, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Kamis (15/11/2018).

“Contohnya BBM subsidi dan industri ini kan berbeda penyimpangan itu akan kita temukan jangan sampai BBM subsidi digunakan untuk industri kita akan melakukan penindakan,” tegas Arief.

Arief menuturkan, pihaknya akan menjamin distribusi bahan bakar minyak (BBM), selain bahan pokok ke daerah. Hal tersebut lantaran kebutuhan bahan pokok dan BBM merupakan kebutuhan primer masyarakat.

Namun, Arief mengatakan, pihaknya akan mengedepankan langkah koordinasi kepada para pemangku kepentingan untuk menjamin harga kebutuhan bahan pangan dan BBM terjamin.

“Apabila ada penimbunan dan sebagainya saya pikir langkah koordinatif sudah berjalan seperti itu tidak terjadi penimbunan, tetapi kalau memang ternyata masih ada yang mencoba-coba melakukan penimbunan yang merugikan pertama pasti akan ketahuan ,” ujar Arief.

“Kedua kita akan melakukan penegakan hukum dengan tegas tapi ini menjadi langkah terakhir the last resort untuk melakukan penegakan hukum,” lanjut Arief.

Arief memastikan, bila ditemukan suatu penyimpangan atau pelanggaran terkait penimbunan barang baku dan BBM akan dikenakan sanksi menurut ketentuan yang berlaku.

Halaman
12
Editor: Herviansyah
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved