DPR Akan Hapus Pasal Sekolah Minggu: KWI Beri Masukan ke Presiden

Keberadaan pasal tentang pendidikan Sekolah Minggu dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Pesantren.

DPR Akan Hapus Pasal Sekolah Minggu: KWI Beri Masukan ke Presiden
Perwakilan fraksi menyerahkan pendapat tertulisnya terkait RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan kepada pimpinan DPR dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/10/2018). (KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO) 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – Keberadaan pasal tentang pendidikan Sekolah Minggu dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan bakal dihapus menyusul protes sejumlah pihak.

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo dan DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang di antaranya mengatur Sekolah Minggu.

Sekretaris Komisi Kerawam KWI, Romo PC Siswantoko, Pr melalui rilis ke tribunmanado.co.id Selasa (30/10/2018) menjelaskan, Komisi Kerasulan Awam (Kerawam) KWI telah mencermati yang telah diputuskan menjadi RUU usulan DPR dalam rapat paripurna tanggal 16 Oktober 2018.

Terhadap RUU tentang Pesantren dan Pendidikan
Keagamaan tersebut, KWI memberikan pokok-pokok pikiran sebagai masukan kepada DPR RI dan
Presiden sebagai berikut:

1. Kami mengapresiasi RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan itu sebagai bentuk kepedulian
dan kehadiran Negara dalam rangka melindungi dan mencerdaskan setiap warga negara melalui
penyelenggaraan pendidikan yang terencana dan terpadu bagi setiap pemeluk agama. Namun
kami berharap bahwa Negara tidak terlalu jauh mengatur urusan teknis pendidikan agama karena
setiap agama memiliki kekhasannya masing-masing.

2. Orientasi pendidikan agama bukan sebatas pada penguasaan ilmu (menjadi ahli) tetapi menjadi
pribadi yang dewasa dan bertanggung jawab sebagai perwujudan pengamalan ajaran, nilai-nilai
dan keutamaan-keutamaan dalam agama. Demikian pula tujuan pendidikan agama Katolik tidak
sebatas penguasaan pengetahuan agama Katolik namun terutama adalah melahirkan pribadi-
pribadi yang beriman dan bertanggung jawab baik terhadap imannya, diri sendiri dan sesamanya.
Berbagai bentuk kegiatan pendidikan informal dan nonformal Katolik yang disebut dalam RUU
pada dasarnya merupakan wujud dari orientasi pendidikan khas Katolik tersebut.

3. RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan ini belum menggambarkan pemahaman yang
komprehensif terhadap Pendidikan Agama Katolik. Hal itu terbukti dengan masih adanya konsep
dan istilah yang keliru atau kurang tepat sehingga dapat menimbulkan kebingungan dan
permasalahan yang amat mendasar.

4. RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan itu belum pernah dikonsultasikan dan
mendapat tanggapan serta masukan dari institusi Gereja Katolik di Indonesia.

5. Kami juga menemukan beberapa bagian dari RUU itu yang sangat krusial dari konsideran, pasal,
dan ayat yang membutuhkan perubahan dan/atau tidak perlu diatur, yaitu:

a. Judul RUU perlu dipertimbangkan kembali mengingat secara keseluruhan RUU ini mengatur
Pendidikan Agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu, dan
Pesantren didalam RUU menurut kami sebagai bagian dari Pendidikan Agama Islam.

Halaman
123
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved