Gubernur Kalteng Sedih Anggota DPRD Matikan Ponsel

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Mencuatnya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 14 orang antara lain Anggota DPRD Kalteng dan Pimpinan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Seruyan mendapat perhatian Gubernur Kalteng, H Sugianto Sabran.

Usai menjadi Inspektur Apel Hari Sumpah Pemuda di GOR Stadion 29 November di Jalan Tjilik Riwut Sampit, Minggu (28/10) Gubernur Kalteng, H Sugianto Sabran mengaku sedih dan menyayangkan kejadian OTT terhadap sejumlah anggota DPRD Kalteng tersebut.

Sugianto mengaku selama ini hanya tahu kabar OTT tersebut lewat media, dan mengingatkan kepada pejabat baik di kalangan ASN maupun DPRD untuk tetap menjalankan tugas seperti biasa dan sewajarnya saja.

"Bagi Anggota DPRD maupun ASN bekerja saja seperti biasa sewajarnya saja, tetaplah menjalankan amanah rakyat mengabdi kepada masyarakat, bekerjalah dengan jujur dan sadar saja agar bekerja dengan jujur, tetap melayani masyarakat dengan baik," ujarnya.

Terkait, masalah penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh KPK terhadap sebanyak 14 orang yang terjaring OTT KPK, Gubernur Kalteng, menyerahkanya kepada penegak hukum. "Soal penegakan hukum semua saya serahkan kepada KPK, " ujarnya.

Sementara itu, Bupati Seruyan, Zulhaidir mengatakan, dia tidak mengetahui persis soal pencemaran limbah sawit di Danau Sembuluh tersebut, karena baru menjabat bupati beberapa bulan ini saja. "Saya tidak tahu soal itu, karena baru menjabat," ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Kalteng, Heriansyah, yang pertama kali menggulirkan kasus pencemaran lingkungan di Danau Sebuluh, Kabupaten Seruyan, mengatakan, pihaknya telah melakukan pemantauan di lokasi dan mendapatkan informasi dari warga soal pencemaran tersebut.

"Hasil kunjungan kerja yang telah kami lakukan itu resmi, memang tugas kami, ini juga dibahas oleh komisi terkait. Soal adanya anggota yang terkena OTT bukan lagi masalah kami, kerana saya juga tidak tau adanya OTT tersebut," ujarnya.

Matikan Ponsel

Mencuatnya kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap sejumlah anggota DPRD Kalteng, membuat kalangan anggota dewan susah dihubungi, terutama anggota DPRD Kalteng dari komisi B bidang perkebunan dan kehutanan. Mereka ramai-ramai mematikan ponsel.

Wakil Ketua DPRD Kalteng, HM Asera, misalnya, sebelum gencar diberitakan di media cetak dan televisi masih sempat memberikan keterangan terkait OTT tersebut.

"Saya sedang di Jakarta, karena ada urusan terkait Perda tentang perikanan dan kelautan, tetapi saya belum tahu siapa yang ditangkap itu," ujar Wakil Ketua Komisi B bidang Perkebunan ini.

Asera mengaku kabar penangkapan tersebut diketahuinya dari telepon beberapa teman. "Tapi saya belum tahu siapa yang ditangkap" ujar Ketua Dewan Syuro PKB Kalteng ini. Setelah wawancara ini telepon seluler miliknya Asera sudah tidak aktif.

Sebelum terjadinya OTT KPK, Komisi B DPRD Kalteng gencar menyoroti dugaan pencemaran dan perizinan perkebunan kelapa sawit di Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalteng.

Bukan hanya itu, Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng, Punding LH Bangkan, bahkan menyoroti adanya penanaman pohon sawit di bantaran Danau Sembuluh yang luasnya hingga ribuan hektare, diduga menyalahi ketentuan."Ini jelas melanggar aturan," ujar Punding LH Bangkan, saat itu.