Prabowo Serahkan Posisi Wagub DKI Jakarta ke Mantan Narapidana Korupsi

TRIBUNMANADO.CO.ID - Prabowo Serahkan Posisi Wagub DKI Jakarta ke Mantan Narapidana Korupsi

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyerahkan sepenuhnya keputusan kursi Wagub DKI kepada M Taufik untuk menggantikan Sandiaga Uno.

Terkait hal itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan berkomentar soal kursi Wagub DKI yang alot dibahas oleh partai pengusung, Gerindra dan PKS. 

Anies baru mau buka suara bila surat usulan Wagub sudah di tangannya.

"Sebelum ada suratnya, saya nggak mau komentar," kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (24/10/2018) malam.

Kendati begitu, Anies sedikit menjelaskan tahapan penyerahan usulan nama tersebut.

Surat usulan nama itu harus ditandatangani oleh empat orang yang terdiri dari masing-masing dua orang di DPD dan DPP partai pengusung, Gerindra dan PKS.

"Memang namanya pengusulan itu ditandatangani empat orang. Dua dari DPD dan dua DPP, jadi DPD DKI PKS dan Gerindra, dengan DPP PKS dan Gerindra, empat semuanya," jelas Anies.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut  keputusan kursi Wagub DKI diserahkan sepenuhnya kepada M Taufik.

Prabowo menjelaskan bahwa didalam partainya, mereka yang menjabat di wilayah kepemimpinannya, sekaligus bertindak sebagai pengambil keputusan.

M Taufik yang menjabat Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta diberikan amanah oleh Prabowo untuk menyampaikan pengumuman soal nama kandidat pengisi kursi DKI 2.

"Ketua Gerindra Jakarta namanya Muhammad Taufik. Kalau partai saya gitu, kalau ketua provinsi, dia yang tentukan, kalau ketua DPC, dia tentukan, saya bagaimana beliau lah. Tenang saja, you tunggu waktunya pengumuman. Tanya Pak Taufik siapa," ujar Prabowo, di Klender, Jakarta Timur, dilansir dari Tribunnews com.

Seperti diketahui, pengganti Sandiaga Uno di kursi Wagub DKI masih alot.

Dua partai pengusung yakni Gerindra dan PKS saling mengklaim bahwa kadernya yang pantas mengisi jabatan tersebut.

Mekanisme pergantian kursi Wagub DKI sendiri, harus melalui persetujuan DPRD DKI Jakarta. Hal itu diatur dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

"Dalam hal Wakil Gubernur DKI Jakarta berhenti karena permintaan sendiri, pengisian Wakil Gubernur DKI Jakarta dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung," bunyi pasal itu.

Lamanya Pengajuan Nama

Dalam pemberitaan Tribun-Medan.com sebelumnya, Fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta mulai bersuara atas stagnannya proses pemilihan calon wakil gubernur baru DKI Jakarta.

Dua partai yang punya hak mengajukan dua calon wagubnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra, tidak kunjung menemukan kata sepakat. 

Selama berminggu-minggu, kondisinya masih tetap sama. PKS bertahan dengan sikapnya yang ingin agar dua calon wagub diambil dari kadernya yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu. 

Sementara itu, Partai Gerindra tetap merasa memiliki hak yang sama untuk ikut mencalonkan.

Sejauh ini, baru ada satu nama yang menguat dari Partai Gerindra, yaitu Mohamad Taufik. 

Adapun peraturan dan etika politiknya, partai pengusung harus menyerahkan dua nama kandidat kepada Gubernur DKI.

Setelah itu, Gubernur akan menyerahkan nama-nama tersebut kepada DPRD DKI Jakarta untuk dipilih salah satu. 

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD DKI Jakarta menyayangkan lamanya proses pengajuan nama cawagub ini.

"Kami kecewa, PKS dan Gerindra terlalu lama putuskan calon wagub," ujar Sekretaris Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta Mualif di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (10/10/2018), dikutip dari Kompas.com.

Dia khawatir roda pemerintahan tidak berjalan jika jabatan wagub terus menerus kosong. Apalagi, masalah Ibu Kota tidak sederhana.

Mualif menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membutuhkan pendamping untuk membantu tugas-tugasnya. 

"Jadi, segeralah diajukan, DPRD akan tunggu. Ini kesempatan buat partai pengusung, dikasih kesempatan kenapa harus dibikin lama sih?" kata dia.

Sementara itu, Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta juga mendesak hal yang sama. PKS dan Gerindra diminta tidak berseteru akan hal ini.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Ashraf Ali mengingatkan kedua partai tersebut agar lebih mementingkan warga Jakarta daripada ego masing-masing partai.  

"Jangan keras-kerasan terus. Wagub yang dipilih nanti adalah wagub Jakarta, bukan wagubnya PKS atau wagubnya Gerindra," ujar Ashraf.

Ashraf juga mengingatkan agar fraksi partai lain di DPRD juga diminta pendapat.

Dia mengatakan, partai lain juga mewakili aspirasi masyarakat Jakarta. Mendengar pendapat fraksi partai lain dinilai penting bagi PKS dan Gerindra.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus meminta Anies ikut mendorong dua partai pengusungnya.

Menurut Bestari, Anies Baswedan memiliki hak untuk menuntut percepatan penentuan kandidat wagub kepada partai pengusung. 

Dia juga berpendapat partai pengusung akan langsung bekerja cepat jika ada permintaan langsung dari Anies.

"Seharusnya dia sebagai gubernur itu melobi dua partai ini agar mendorong calon, begitu dong, Anies kan politisi juga, enggak bisa jadi gubernur kalau bukan politisi," kata Bestari.

Sementara, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, sebenarnya tidak ada batas waktu pengajuan nama cawagub.

Meski demikian, Taufik mengatakan partainya sudah siap mengajukan nama dirinya.

Masalah terakhir yang harus disepakati adalah mendapatkan persetujuan PKS.

"Gerindra sih kalau disuruh ajukan besok juga bisa, tetapi kalau kami menyerahkan dan PKS belum, itu kan jadi masalah juga," ujar Taufik. 

Hal yang sama juga dialami PKS. Anggota Majelis Syuro DPP PKS Triwisaksana mengatakan ada kesepakatan yang satu paket dengan pilpres.

PKS menyetujui posisi cawapres diisi oleh Sandiaga Uno yang merupakan kader Gerindra. Namun, sebagai gantinya, posisi wakil gubernur yang ditinggalkan Sandiaga diisi kader PKS.

Dengan adanya kesepakatan itu, seharusnya PKS bisa mengajukan dua kandidat wagub. 

Partai Gerindra tinggal menyepakati dan sama-sama mengirim dua nama tersebut ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Seharusnya Partai Gerindra tidak perlu berkeras untuk mencalonkan nama juga untuk posisi wagub ini.

"Masalah cawagub ini seharusnya hanya dibalik l dari pilpres, PKS yang mengajukan dan Gerindra yang menyetujui, sesimpel itu seharusnya," kata Triwisaksana.

Sikap seperti ini membuat perkembangan soal penentuan calon wagub menjadi stagnan. Sampai kapan jabatan yang ditinggalkan Sandiaga Uno ini akan kosong?

Muncul nama keponakan Prabowo

Kini muncul nama baru yang diusulkan sebagai calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta pengganti Sandiaga.

Dia adalah politikus Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang kini berstatus sebagai anggota Komisi VIII DPR RI.

Keponakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto itu diusulkan oleh dua organisasi sayap Partai Gerindra, yakni Tunas Indonesia Raya (Tidar) dan Gerakan Kristen Indonesia Raya (Gekira).

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade menyampaikan, nama Sara diusulkan sebagai calon alternatif selain Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik.

"Mbak Sara itu diusulkan oleh sayap Partai Gerindra, Tidar dan Gekira, untuk menjadi figur alternatif selain Bang Taufik yang diusulkan oleh DPD Gerindra DKI," ujar Andre, Selasa (25/9/2018), dikutip dari Kompas.com.

Dengan demikian, kini ada dua nama kader Gerindra yang diusulkan sebagai cawagub DKI, yakni Sara dan Taufik.

Sara tak berambisi, tetapi siap

Sara sudah mengetahui namanya diusulkan sebagai cawagub DKI oleh sayap Partai Gerindra.

Dia mengaku tidak berambisi menjadi wakil gubernur DKI. Namun Sara menyatakan siap jika pimpinan partai mengusulkan namanya sebagai wakil gubernur pengganti Sandiaga.

"Saya pribadi tidak berambisi untuk jabatan (wagub DKI) itu saat ini. Tapi, tentunya kalau jabatan itu adalah amanah dan mandat yang datang, maka saya harus siap untuk menjadi pelayan rakyat dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat di level yang berbeda," kata Sara.

Jika nanti diusulkan dan terpilih menjadi wakil gubernur DKI, Sara mengatakan siap menjalankan visi dan misi Gubernur DKI Anies Baswedan dan Sandiaga pada Pilkada DKI 2017.

Meskipun namanya diusulkan sebagai cawagub, saat ini Sara masih fokus pada pencalonannya dalam Pemilihan Legislatif 2019.

Dia telah mencalonkan diri sebagai anggota DPR daerah pemilihan 3 Jakarta.

"Saya fokus caleg selama belum ada mandat dari partai," kata dia.

Tanggapan Taufik 

Mohamad Taufik mengaku tidak masalah jika ada pihak yang mengusulkan nama lain selain dirinya sebagai cawagub DKI. Taufik menyatakan belum mendengar kabar Sara diusulkan sebagai cawagub.

"Belum ada (nama lain), saya belum dengar. Kalau orang munculin, ya enggak apa-apa," ucap Taufik.

Di tengah kemunculan nama kandidat lain, Taufik tetap yakin dirinya yang ditunjuk sebagai cawagub. Dia bahkan klaim Partai Gerindra akan mengirim surat usulan nama wagub ke Gubernur Anies pekan ini.

Cawagub usulan Gerindra akan diputuskan langsung oleh Prabowo.

Hingga kini, Prabowo belum membuat keputusan karena kesibukannya mengurus hal-hal berkaitan dengan Pilpres 2019.

"Sampai sekarang belum ada keputusan resmi dari Pak Prabowo Subianto. Jadi, kita tunggu saja siapa yang akan diputuskan oleh Pak Prabowo calon wakil gubernurnya," kata Andre Rosiade.

Dalam memutuskan cawagub DKI, lanjut Andre, Prabowo akan berdiskusi dengan Presiden Partai Keadilan Sosial (PKS) Sohibul Iman. Sebab, Gerindra dan PKS merupakan partai pengusung Anies dan Sandiaga pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

4 nama cawagub DKI yang muncul

Dengan munculnya nama Sara sebagai pesaing baru dalam penentuan cawagub DKI, kini ada empat nama yang berpeluang menggantikan Sandiaga.

Dua nama merupakan kader Gerindra, yakni Sara dan Taufik.

Dua nama lainnya kader PKS, yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.

Berbeda dengan Gerindra yang belum membuat keputusan, PKS sudah final akan mengusulkan dua kadernya itu sebagai cawagub.

PKS hingga kini berusaha melobi Gerindra agar menyerahkan kursi wagub DKI kepada partainya, mengingat PKS telah merelakan kursi cawapres untuk Sandiaga. 

(Tribunnews.com/Kompas.com) 

Artikel ini telah tayang di tribun-medan.com dengan judul Prabowo Subianto Serahkan Posisi Wagub DKI Jakarta Kepada Mantan Narapidana Korupsi, http://medan.tribunnews.com/2018/10/25/prabowo-subianto-serahkan-posisi-wagub-dki-jakarta-kepada-mantan-narapidana-korupsi?page=all.

Editor: Abdi Tumanggor