Bawaslu Bolmong Minta Pemkab Berikan Efek Jera kepada ASN yang Terlibat Politik Praktis

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bolmong tampaknya tak main-main dalam melakukan pengawasan Pemilu di Bolmong.

Bawaslu Bolmong Minta Pemkab Berikan Efek Jera kepada ASN yang Terlibat Politik Praktis
Ist
Komisioner Bawaslu Bolmong 

TRIBUNMANADO.CO.ID, LOLAK - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bolmong tampaknya tak main-main dalam melakukan pengawasan Pemilu di Bolmong.

Tindakkan tegas terus diambil kepada setiap oknum yang melakuan pelanggaran Pemilu.

Baca: Bawaslu Sulut Sosialisasi Pemilu Partisipatif, Ewin Sebut Penyelesaian Sengketa Harus Sesuai Tahapan

Buktinya, belum lama ini Bawaslu telah memanggil sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), lingkup Pemkab Bolmong yang kedapatan terlibat politik praktis dan mulai berani melakukan kampanye serta memberikan dukungan kepada salah satu calon anggota legislatif dan peserta Pemilu melaui media sosial (medsos).

Baca: Bawaslu Awasi Dana Kelurahan

Sudah ada beberapa ASN yang dipanggil di Bawaslu untuk dimintai keterangan terkait dengan adanya temuan dugaan pelanggaran Pemilu. "Sudah dilakukan kajian hukum, di plenokan, kemudian ditindaklanjuti dengan diteruskan kepada Instansi terkait. Perihal tersebut, kami meminta Pemkab Bolmong menindaklanjuti dan memberikan efek jera kepada ASN yang tidak taat aturan tersebut," tegas Ketua Bawaslu Bolmong Pangkerego, Selasa (23/10/2018).

Dia menambahkan, tak hanya di medsos, bahkan sudah ada yang mulai berani melakukan kampanye ataupun melakukan tindakan keberpihakan di hajatan pesta pernikahan.

Baca: Anak Istri Nyaleg, Bawaslu Awasi Kepala Perangkat Daerah Manado

"Beberapa nama ASN itu harus ditindak oleh Pemkab, jika tidak, kami pastikan akan ke KASN," tambahnya.

Lanjutnya, saat ini sudah ada berkas untuk salah satu ASN yang tinggal menunggu waktu yang tepat untuk diajukan ke KASN. "Intinya semua harus kami jalankan sesuai aturan perudang-undangan, karena itu sudah menjadi kewajiban kami," tutur Pangkerego.

Baca: Selasa Besok, KPU Penuhi Panggilan Bawaslu sebagai Saksi Ahli Kasus Ratna Sarumpaet

Sementara itu, Pimpinan Bawaslu Bolmong Kordiv Hukum dan Penindakkan Pelanggaran Jerry S. Mokoolang mengatakan, seharusnya ASN itu harus netral sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Baca: Penambang Bakan Gelar Aksi Damai di Pemkab Bolmong

"Bahwa juga berdasarkan Undang Undang (UU) No 7 tahun 2017, Pasal 494, setiap Aparatur Sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa
yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta," katanya mengakhiri. (Kel)

Penulis: Maickel_Karundeng
Editor: Indry Panigoro
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved