317 Kelurahan di Sulut Dapat Rp 111 M: Lurah di Manado Apresiasi Jokowi

Pemerintah mengucurkan Rp 3 triliun untuk anggaran kelurahan di tahun 2019. Kebijakan itu kemudian menuai pro kotra

317 Kelurahan di Sulut Dapat Rp 111 M: Lurah di Manado Apresiasi Jokowi
kompas.com
Ilustrasi dana kelurahan 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – Pemerintah mengucurkan Rp 3 triliun untuk anggaran kelurahan di tahun 2019. Kebijakan itu kemudian menuai pro kotra di kalangan politisi. Oposisi menilai dana kelurahan di tahun politik sebagai upaya kubu petahana, capres-cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin mendulang suara dari kelurahan.

Meski kontroversi, sejumlah lurah di Kota Manado menyambut baik wacana dana kelurahan yang dicetuskan Presiden Jokowi. Lurah Teling Atas, Maikel Brando mengatakan, dana kelurahan merupakan kabar baik. "Sangat bagus untuk memacu pembangunan di kelurahan," kata dia.

Menurut Maikel, selama ini, kelurahan hanya mengandalkan dana Program Berbasis Lingkungan (PBL) dan bantuan sosial yang jumlahnya Rp 36-an juta. Padahal masih banyak infrastruktur kelurahan yang musti dibangun.

Dikatakannya, jika benar dana kelurahan seperti dana desa yang mencapai Rp 1 miliar, maka laju pembangunan di kelurahan akan makin kencang. "Yang masih butuh di kelurahan kami adalah pembangunan jalan setapak serta drainase," kata dia kepada tribunmanado.co.id, Senin (22/10/2018).

Bila diestimasikan besaran dana kelurahan separuh dari dana desa, berada ada kurang Rp 500 juta per kelurahan dikalikan 317, jumlah kelurahan di Sulawesi Utara (lihat grafis). Artinya, Sulut bakal kecipratan Rp 158,5 miliar pada April hingga Mei tahun depan.

Skema lainnya, Rp 3 triliun dibagi rata untuk 8.485 kelurahan. Tiap kelurahan mendapat Rp 353 juta. Bila ditotalkan Sulut memperoleh Rp 111,9 miliar, sesuai jumlah kelurahan.

Asisten I Pemerintah Kota Manado, Micler Lakat mengatakan, Pemkot masih menanti surat edaran tentang dana kelurahan yang diwacanakan Presiden Jokowi.
"Kami masih menanti surat edaran itu, mungkin sudah ada di Tata Usaha Pemerintahan (TUP)," kata dia.
Lakat menyatakan, baru akan berkomentar setelah ada surat resmi dari pemerintah.

Anggota DPRD Minut, Joseph Dengah menilai pembangunan kelurahan di Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara masih kalah dengan desa yang ada di pelosok. "Coba lihat jalan yang ada di Airmadidi, kalah dengan di desa, juga sarana lainnya," kata dia beberapa waktu lalu.

Menurut Dengah perlu ada stimulus untuk pembangunan Airmadidi. Jika tidak sangat sulit bagi Airmadidi untuk bisa berkembang. "Perlu ada alokasi dana untuk mempermak kelurahan agar jadi indah," kata dia.
Vicky Mamahit, pengamat sosial mengatakan, wacana
dana kelurahan pas untuk mengembangkan kawasan Airmadidi.

"Kawasan ini infrastrukturnya sangat buruk, sangat baik apabila ada dana kelurahan," kata dia. Menurut dia, dana Kelurahan akan mudah dikelola oleh aparat kelurahan yang memiliki sumber daya manusia (SDM) mumpuni dibanding pedesaan.

Rencana penyaluran dana kelurahan dianggap rentan dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Apalagi jika dilaksanakan tahun depan yang merupakan tahun politik.
Komisioner Bawaslu Manado, Taufiq Bilfaqih menyatakan, pihaknya bakal memperketat pengawasan di kelurahan. "Jika demikian tentu akan kita awasi ketat," kata Taufiq.

Baca: Bawaslu Awasi Dana Kelurahan

Menurutnya, terdapat potensi kecurangan, penyalahgunaan wewenang aparatur sipil negara (ASN) dalam penyaluran itu. Ia mengajak masyarakat untuk mengawasinya. "Kita awasi bersama," kata dia.

Halaman
1234
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved