Ini Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik Tentang Dana Desa

Dana desa merupakan kebijakan pemerintah, jangan hanya sekadar memberi anggaran tapi belum melalui standard operating procudure

Ini Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik Tentang Dana Desa
Istimewa
Jerry Masie 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Keberadaan program pemerintah seperti dana desa puluhan miliar untuk seluruh desa di Indonesia, sudah ditata dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tak lama lagi akan dikucurkan untuk desa penerima, termasuk desa di kabupaten/kota se Provinsi Sulut akan kecipratan.

Menurut Dr Jerry Massie pengamat kebijakan publik Indonesian Public Institute, dana desa merupakan kebijakan pemerintah, jangan hanya sekadar memberi anggaran tapi belum melalui standard operating procudure (SOP) yang benar.

Untuk dana desa Rp60 triliun belum terlalu optimal dan penyalurannya masih banyak masalah. Tingkat kesejahteraan belum bisa mendongkrak dana yang cukup besar dari 2015 (Rp20 triliun), dan 2016 (46,9 triliun).

Baca: Bupati Paruntu Berterima Kasih kepada Presiden Jokowi Atas Kenaikan Dana Desa


Sebetulnya sebelum disalurkan pemerintah pusat melalui Kemendes turun ke bawah mengecek, desa mana dan apa kebutuhan mereka. Lebih baik memberikan material ketimbang money (uang).

Lantaran mencairkan uang tunai rentan korupsi. Massie melihat survei juga kurang. Ada banyak kejanggalan yang menjadi tolok ukur untuk memberikan dana desa tersebut.

Contoh, bukan menggunakan rekening desa tapi pribadi, ada kongkalikong dengan Kadis Pemberdayaan Desa, selain itu diduga ada pula konspirasi dengan inspektorat untuk pembuatan laporan. Ada lagi yang merubah dari Permen ke Perbup dan masih banyak lagi.

Baca: (VIDEO) Tahun Depan Pemerintah Menyiapkan Dana Kelurahan di Wilayah Perkotaan

Harusnya satuan tugas (satgas) Dana Desa yang diketuai Bibit Samad Rianto perlu dioptimalkan. Jangan sampai dana APBN diperuntukan untuk pembangunan desa atau kelurahan di salahgunakan.

Untuk desa sebetulnya kurang terlalu pas, pasalnya ini belum melalui proses riset dan kajian yang dalam.

Dia menilai kurang optimal, karena sebelumnya ada dana dan anggaran tata kota, PUPR dan instansi terkait lainnya untuk pembangunan desa termasuk program bantuan seperti PNPM, kenapa lagi harus ada new concept yang kurang elegan.(crz)

Penulis: Christian_Wayongkere
Editor: David_Kusuma
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved