Pelabuhan Bitung Turun Kelas Untungkan Broker Ekspor: Wali Kota Lomban Terkejut

Publik Sulawesi Utara seakan tak percaya Pelabuhan Samudera Bitung turun kelas. Padahal Pemerintah Provinsi Sulut sedang berupaya

Pelabuhan Bitung Turun Kelas Untungkan Broker Ekspor: Wali Kota Lomban Terkejut
TRIBUNMANADO/ANDREAS RUAUW
Pelabuhan Bitung 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – Publik Sulawesi Utara seakan tak percaya Pelabuhan Samudera Bitung turun kelas. Padahal Pemerintah Provinsi Sulut sedang berupaya mewujudkan Pelabuhan Bitung sebagai Internasional Hub Port (IHP/Pelabuhan Internasional). Spekulasi muncul di antaranya permainan broker ekspor impor untuk meraih keuntungan.

Menurut Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulut, Darwis Muksin, Sulut sudah mengantongi Keputusan Presiden (Kepres) No 26 tahun 2012.

Bahkan, Pelabuhan Bitung sudah masuk blue print sistem logistik nasional. Tapi IHP Bitung tak mulus saja. Enam tahun berlalu sejak mengantongi Kepres, masih sulit menembus rintangan efektif menjadi IHP seutuhnya.

Baca: Kadis Perindag Nyatakan Penurunan Status KSOP tak Pengaruhi IHP Bitung

Ia menyebut tantangan itu datang dari para pemain atau disebut broker ekspor dan impor yang tak ingin aktivitas bisnis dipindah ke IHP Bitung. “Pemerintah pusatnya harusnya fair, menghilangkan para pemain broker di Surabaya dan Jakarta,” kata Ioe, sapaan akrab Muksin.

Bisnis ekspor impor memang sampai saat ini masih terpusat di Jawa, Surabaya dan Jakarta. Meski secara jarak ke tujuan ekspor tidak efektif dan berbiaya tinggi.

Broker ingin ekspor barang masuk dulu ke Jakarta atau Surabaya baru ke negara tujuan ekspor. Padahal dari segi jarak Bitung lebih dekat ke negara-negara Asia Pasifik.

Sebab itu dalam sistem logistik nasional hanya ada dua pintu masuk ekspor impor. Jika di barat ada Kuala Tanjung, maka di timur Indonesia ada Bitung. “Memang ada permainan para mafia sehingga Sulut jangan maju dulu sebagai IHP karena dianggap mengganggu bisnis mereka,” kata dia.

Padahal jika pemerintah tegas hasil dari operasi IHP Bitung ini akan dirasakan langsung oleh negara. “Pemasukannya kan ke BUMN, ke Pelindo, kita (Sulut) ini ibaratnya buruh kasar,” kata dia.

Penghargaan ini diberikan langsung Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati didampingi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu RI ?Marwanto Harjowiryono kepada Wali Kota Bitung Maximiliaan J Lomban dalam acara  Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018 di Jakarta, Kamis (20/09/2018).
Penghargaan ini diberikan langsung Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati didampingi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu RI ?Marwanto Harjowiryono kepada Wali Kota Bitung Maximiliaan J Lomban dalam acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018 di Jakarta, Kamis (20/09/2018). (ist)

Meski sudah berupaya, efektifnya IHO (izin) beroperasi belum bisa terwujud. “Kita (Sulut) tidak punya kewenangan harus lewat Bitung, regulasi ada di Kementerian Perhubungan. Wajib hukum (perdagangan) Asia Pasifik lewat Bitung,” ungkap Ipe.

Meski begitu, Ipe mengatakan, ada langkah positif dari pemerintah terus menggenjot fasilitas IHP. Misalnya sudah dilakukan perpanjangan dermaga, lahan peti kemas diperluas hingga 5 hektare dan ada penambahan crane.

Halaman
1234
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved