Jokowi dan Olly Untungkan Sulut, Tim Prabowo Jualan Isu Harga Kopra Anjlok

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – Tim kampanye dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Sulawesi Utara berusaha mengeksplorasi serta kapitalisasi sejumlah isu untuk merebut simpati rakyat.

Isu ekonomi seperti harga kopra yang anjlok menjadi jualan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Sebaliknya koalisi petahana Joko Widodo-Ma’ruf Amin punya banyak amunisi. Misalnya keberhasilan pemerintah yang mengangkat perekonomian Nyiur Melambai.

Bergairah sektor pariwisata hingga pembangunan jalan tol Manado-Bitung dan Bendungan Kuwil Kawangkoan, Minahasa Utara.

Pendukung Prabowo menyoroti jatuhnya harga sejumlah komoditi andalan Sulut. “Harga kopra jatuh, petani benar benar merana,” kata Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sulut, Melky Suawa, Minggu (14/10/2018).

Lanjut Suawa, kelesuan ekonomi Indonesia saat ini adalah fakta. Masyarakat betul merasakan dampaknya. “Banyak pemutusan hubungan kerja (PHK), usaha gulung tikar, sulit cari pekerjaan, harga (barang) naik, rupiah terjun bebas dan lainnya,” kata dia.

Suawa menyatakan, masyarakat tidak bisa lagi dibodohi oleh angka statistik yang menyajikan prestasi pemerintah di bidang ekonomi. Kenyataan hidup sehari-hari telah membantahnya. “Rakyat tak bisa dibodohi lagi,” kata dia.

Dikatakan Suawa, Jokowi menjanjikan pertumbuhan ekonomi 7 persen per tahun, tapi pertumbuhan hanya 5 persen lebih secara nasional (Sulut 6,32 persen).

“Janjinya swasembada (beras) tapi impor terus. Petani menderita, janji antiutang malah kita terus berutang. Janji buka 10 juta lapangan kerja tapi banyak yang PHK,” kata dia. Ungkap Melky, dahulu banyak masyarakat terbuai janji.

Ketua Tidar Sulut, Aif Darea menyatakan, kelesuan ekonomi saat ini bukanlah kampanye hitam (black campaign) tapi benar fakta. Pihaknya menerangkan itu ke masyarakat agar bisa memahami mengapa perlu ganti presiden.

“Malah masyarakat yang kadang ceramahi kami soal kegagalan ekonomi Jokowi,” beber dia. Dikatakan Darea, pihaknya antikampanye hoaks. Semua yang dikampanyekan berbasis data. “Dan masyarakat merasakannya,” kata dia.

Di level nasional, Darea menyoroti masalah hilangnya kemandirian bangsa. “Jangankan beras, garam pun kita impor, padahal garis pantai Indonesia panjang, lahan pertaniannya juga besar,” kata dia.

Khusus Sulut, Darea menyoroti masalah penegakkan hukum. “Tak perlu dikampanyekan juga, kita semua merasakannya,” kata dia.

Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PDIP Sulut, Lucky Senduk mengatakan, kampanye harus dilakukan dengan santun dan beretika.

Baginya tidak ada kampanye negatif yang bermakna positif. “Jadi yang dilakukan oleh kami sesuai pernyataan Jokowi bahwa harus berkampanye yang santun dan beretika. Tidak bisa melakukan kampanye negatif maupun kampanye hitam,” katanya.

Ia mengatakan berkampanye tidak boleh menjelekkan lawan ataupun menyebarkan hoaks, harus mengutamakan persatuan dan persaudaraan sejati sebagai bangsa Indonesia.

“Isu yang didengungkan selalu bahwa Jokowi gagal di bidang ekonomi tetapi faktanya Jokowi mampu membawa Indonesia melewati krisis yang melanda beberapa negara di dunia. Kepala-kepala negara di dunia mengakui kepemimpinan Jokowi. Berkat kerja.. Kerja.. Kerja Jokowi maka Rp 202 triliun masuk sebagai bukti Indonesia di bawah pimpinan Jokowi dipercaya oleh para investor,” katanya.

Ia mengatakan khusus untuk Indonesia bagian timur dimana Sulut ada didalamnya harus bersyukur dengan gebrakan yang dilakukan oleh Jokowi.

Di mana saat ini sangat terasa pemerataan pembangunan dan sinergitas kepemimpinan antara Jokowi dan Gubernur Sulut Olly Dondokambey sangatlah menguntungkan masyarakat.

“Selama Olly Dondokambey memimpin Sulut, pemerintahan Jokowi menjadikan Sulut sebagai prioritas pembangunan nasional,” katanya.

Ia juga menyayangkan ada juga yang memanfaatkan kepemimpinan Jokowi dalam penegakan hukum. “Tetapi secara tegas telah disampaikan oleh para penegak hukum bahwa siapapun dia yang melakukan tindakan korupsi tidak akan pernah dibela atau diamankan oleh Jokowi,” katanya.

Meski berbasis data, kampanye dengan menyerang pemerintah tidaklah elok. Hal itu bukan cara kampanye yang baik.

Kampanye seperti itu layaknya pembodohan masyarakat. Pada akhirnya, kampanye itu bisa menjadi hoaks. Itu tidak mendidik masyarakat. Kampanye harusnya sejuk. Yang dipaparkan adalah visi dan misi serta disampaikan dengan cara yang santun. Antara calon harus saling menghargai.

Black campaign atau kampanye hitam dan kampanye negatif rawan terjadi. Biasanya, dua jenis kampanye tersebut mudah tersebar di media sosial atau melalui pesan berantai.

Kepada warga untuk tidak melakukan dua jenis kampanye itu. Black campaign adalah kampanye yang mengandung fitnah dan kebohongan tentang lawan politik. Sementara negative campaign adalah kampanye yang mengemukakan sisi negatif atau kelemahan tentang lawan politik.

Black campaign adalah kampanye yang penuh fitnah dan kebohongan tentang lawan politik. Negative campaign adalah kampanye yang mengemukakan sisi negatif/kelemahan faktual tentang lawan politik.

Presiden PKS Sohibul Iman mempersilahkan kadernya melakukan kampanye negatif di samping memperbanyak kampanye positif.

Hal itu disampaikan Sohibul dalam sambutannya kepada para kader PKS saat Konsolidasi Nasional Pemenangan Pemilu 2019, di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (14/10/2018).

“80 persen dalam kampanye kita harus positive campaign. Silakan untuk masuk ke negative campaign cukup 20 persen,” ujarnya. Sohibul menjelaskan kampanye negatif yang dimaksud adalah fakta soal kelemahan lawan.

“Negative campaign adalah kampanye yang kita angkat kelemahan lawan kita, tetapi ada faktanya. Enggak bohong itu namanya negative campaign, itu boleh, sebab publik harus tahu calon ini apa kelemahannya,” terang dia.

Sementara untuk kampanye hitam atau black campaign, Sohibul menegaskan partainya tidak akan mentolerir para kader yang melakukan praktik kampanye tersebut. Ia juga mengimbau para kadernya untuk tidak melakukan praktek politik uang.

Menurut dia, dengan bukti kerja keras, publik dapat mendukung mereka. Bahkan, mereka yang berasal dari kalangan menengah ke atas dapat turut memberi sumbangan secara finansial. (art/dma/tribun/kps/dtc)