Bupati Yasti Laporkan Dugaan Gratifikasi Berupa Pewangi Ruangan kepada KPK

Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Yasti Soepardjo Mokoagow melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tentang dugaan gratifikasi

Penulis: Maickel_Karundeng | Editor: David_Kusuma
Tribun manado / Maickel karundeng
Bupati Bolmong melaporkan dugaan gratifikasi berupa pewangi ruangan dan cenderamata 

TRIBUNMANADO.CO.ID, LOLAK - Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Yasti Soepardjo Mokoagow melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tentang dugaan gratifikasi oleh oknum perusahaan di Bolmong, Selasa (9/10) di kantor bupati Bolmong lantai III.

Dihadapan 2 orang anggota KPK RI Muh Indra Fuqron dan Nexio Helmus, dan jajaran pejabat eselon II Pemda Bolmong Bupati Yasti Soepardjo Mokoagow menyerahkan hadiah tersebut.

Hadiah yang diketahui berupa pewangi ruangan tersebut rupanya bermanfaat sebagai alat terapi kesehatan. Dalam daftar belanja online bingkisan ini dijual Rp 2.390.000 perpaket.

Selain menerima bingkisan tersebut Bupati Bolmong juga menerima cendera mata dari PT Conch North Sulawesi Cement.

Yasti dihadapan Tim KPK menerangkan awalnya menerima pesan WhatsApp dari salah satu pengusaha, bahwa ada bingkisan yang akan diserahkan istrinya.

"Beberapa waktu lalu saya menerima pesan WhatsApp, dimana pengusaha ini menyampaikan istrinya sedang berada di Kotamobagu dan akan menyerahkan bingkisan. Namun saya menolak, dengan mengatakan jangan memberikan hadiah sebab saya tidak menginginkannya," ujar Bupati Yasti.

Bupati meminta maaf kepada oknum tersebut karena tidak mau menerima bantuan dalam bentuk apapun.

"Saya tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun, mohon maaf sekali lagi," tegasnya.

Tetapi setelah beberapa hari, bingkisan itu tiba di rumah, dan bertepatan ada pertemuan dengan KPK, jadi Ia menyerahkan langsung hadiah tersebut.

Sementara itu Tim KPK, Bagian Korsupgah, Muh Indra Furqon mengapresiasi langkah Bupati Bolmong.

"Kami memberikan apresiasi apa yang dilakukan Bupati," tuturnya.

Gratifikasi itu jika dalam 30 hari tidak dilaporkan atau setelah 30 hari baru dilaporkan akan ada hukum dan lebih berat.

"Pada dasarnya bagi ASN dan penyelenggaran negara sangat dilarang menerima hadiah sesuai sumpah ASN. Saya ingin seluruh ASN menolak gratifikasi dan bisa melaporkan," ucap Muh Indra.

Menurutnya, gratifikasi ialah memberi tanpa maksud apa-apa dan ikhlas, tapi ingin mengambil hati pejabat dengan harapan kedepannya ingin meminta atau memohon sesuatu.

"Sama halnya dengan bom waktu yang bisa meledak kapan saja," jelasnya.

Sementara itu, barang yang diberikan kepada Bupati dititipkan kepada Inspektorat Bolmong untuk selanjutnya dilaporkan ke KPK. (Kel)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved