Gempa Sulawesi Tengah

Pemerintah Gratiskan Sertifikasi Tanah Korban Gempa

Sertifikasi lahan bagi korban pasca-bencana menjadi salah satu program pemerintah untuk mengembalikan hak atas tanah warga terdampak.

Pemerintah Gratiskan Sertifikasi Tanah Korban Gempa
Kerusakan parah akibat gempa bumi terlihat di Perumnas Balaroa, Palu, Sulawesi Tengah, Senin (1/10/2018). Gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah mengakibatkan 832 orang meninggal. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Sertifikasi lahan bagi korban pasca-bencana menjadi salah satu program pemerintah untuk mengembalikan hak atas tanah warga terdampak. 

Untuk itu, Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) memberikan kemudahan proses pendaftaran bagi korban.

Kemudahan tersebut antara lain, pembebasan biaya penggantian sertifikat tanah yang rusak atau hilang dan keringana pendaftaran sertifikat tanah.

Menurut Kepala Bagian Humas Kementerian ATR/BPN Harison Mocodompit, seluruh biaya penggantian ditanggung negara.

Biaya yang ditanggung antara lain, ongkos rekonstruksi atau pengembalian batas-batas tanah korban.

"Kementerian ATR/BPN akan menyiapkan anggaran, mengevaluasi dari anggaran-anggaran yang masih belum dipakai berdasarkan skala prioritas," ujar Harison kepada Kompas.com, Jumat (6/10/2018). 

Selain membebaskan biaya, Kementerian ATR/BPN juga memberikan kemudahan bukti pendaftaran tanah dalam hal pengajuan bukti perolehan tanah.

Harison menambahkan, korban bencana dapat mengajukan permohonan dengan berbekal surat pernyataan.

Namun permohonan ini juga harus disertai dengan kesaksian minimal dua orang yang merupakan tokoh masyarakat setempat.

"Bisa dijadikan dasar bukti penguasaan atau pemilikan atau alas hak yang bersangkutan," imbuh Harison.

Selain memberikan kemudakan dan membebaskan biaya penggantian sertifikat, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN juga menyiapkan beberapa langkah starategis guna mengantisipasi terjadinya saling klaim atas lahan.

Dengan langkah ini, Harison mengatakan tidak akan ada konflik saling klaim atas kepemilikan lahan.

"Iya pasti. Karena sistem kerjanya sistematis dan terkoordinasi dengan masyarakat pemilik dan pihak pemerintah desa atau kelurahan," tuntas Harison. 

Editor: Rine Araro
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved