Breaking News:

Banding Ditolak HTI Ajukan Kasasi

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bakal tetap membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Lodie_Tombeg
TRIBUNNEWS
Ratusan pendukung organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukan sujud syukur 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bakal tetap membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hal tersebut terjadi karena Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak banding yang diajukan HTI.

Diawali penerbitan Surat Kuasa (SK) Nomor AHU 30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan SK Kemenkumham Nomor AHU- 00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia oleh Menkumham. HTI merasa tidak terima dan mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta.

Kemudian pada Senin (7/5/2018) lalu PTUN Jakarta menolak gugatan HTI dan menguatkan SK Kemenkumham. Setelahnya HTI mengajukan banding.

"Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 211/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 7 Mei 2018 yang dimohonkan banding," kata majelis, seperti dikutip Tribun dari website PT TUN Jakarta, Rabu (26/9).

Massa pendukung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukan sujud syukur meski kalah di pengadilan Tata Usaha Negara, Senin (7/5/2018).
Massa pendukung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukan sujud syukur meski kalah di pengadilan Tata Usaha Negara, Senin (7/5/2018). (KOMPAS.com/Ihsanuddin)

Duduk sebagai ketua majelis, Kadar Slamet dengan anggota majelis Djoko Dwi Hartono dan Slamet Suparjoto. Ketiganya bulat menyatakan tindakan Kemenkumham tidak bertentangan dengan asas contrarius actus karena Menkumham berwenang menerbitkan keputusan TUN tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI.

"Maka atas dasar kewenangan tersebut Kemenkumham berwenang mencabut keputusan a quo atas dasar oleh fakta-fakta pelanggaran sebagaimana telah dipertimbangkan HTI," ucap majelis.

Majelis juga menyatakan fakta hasil pembuktian perkumpulan HTI terbukti. "Terbukti mengembangkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila UUD NRI Tahun 1945 serta kegiatan-kegiatan menyebarluaskan ajaran atau paham tersebut arah dan jangkauan akhirnya bertujuan mengganti Pancasila, UUD 1945, serta mengubah NKRI menjadi negara khilafah," tutur majelis.

"Maka sudah menyangkut ancaman serius terhadap keutuhan negara dan kesatuan bangsa sehingga menurut pendapat majelis tingkat banding, tergugat Menkumham atas diskresi yang dimiliki berwenang menerbitkan objek sengketa,"kata majelis.

HTI
HTI (Screenshot Video)

Ajukan Kasasi

Usai keluar putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menyatakan menolak banding, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berencana akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). "Kami akan ajukan kasasi," ujar Juru Bicara HTI Ismail Yusanto.

Ismail menuturkan, pengajuan kasasi ini merupakan bentuk perlawanan atas ketidakadilan yang menimpa HTI. "Ya sebagai bentuk perlawanan terhadap kezaliman ini," katanya. (ham/wly)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved