Sekjen Demokrat Pergi ke Hongkong: Telusuri Asia Sentinel

Menunggangi
Rachland Nashidik, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat menyebutkan ada orang yang menurutnya berada di balik pemberitaan soal kejahatan SBY yang beredar di Asia Sentinel. Rachland Nashidik mengungkapkan bahwa ada seorang konglomerat Indonesia yang ikut membayari penulisan berita tersebut.

"Kabarnya seorang Konglomerat Indonesia membayari penulisan laporan fantastis tentang Century oleh media asing agar fitnah pada SBY dan Demokrat terkesan kredibel," ujar Rachland di akun twitternya yang terverifikasi @rachlannashidik.

Hal serupa juga dilontarkan Hinca, ia menjelaskan ada upaya menjegal partainya jelang Pemilu serentak 2019 melalui pemberitaan Asia Sentinel yang mengkaitkan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan kasus Bailout Bank Century.

Hinca mengatakan pihak Partai Demokrat cukup kaget melihat media asing kembali memberitakan masalah tersebut. "Kasus ini unik, yang bertarung di Pilpres adalah Joko Widodo dan Prabowo Subianto tapi kenapa yang kena Demokrat dan Pak SBY, Demokrat selalu dibeginikan setiap jelang pertandingan (event politik seperti pemilu)," ujar Hinca.

Hinca menegaskan bahwa dugaan seperti itu muncul karena waktu munculnya pemberitaan itu berdekatan dengan pertemuan Prabowo-Sandiaga Uno ke kediaman SBY, yaitu 11 September 2018.

"Kami menduga ada kaitannya dengan perkembangan politik karena berdekatan dengan pertemuan Prabowo-Sandi dengan Pak SBY," kata Hinca. Mantan Sekjen PSSI itu juga menegaskan pihaknya akan terus mengejar pihak Asia Sentinel dan pihak-pihak yang berusaha memanfaatkan pemberitaan itu untuk kepentingan pribadi.

"Dalam politik `image' itu sangat penting dan berita itu membuat image Demokrat anjlok sementara ada pihak yang pasti memanfaatkannya untuk kenpentingan pribadi, kami juga akan kejar pihak-pihak yang menyebarluaskannya," tegas Hinca.

SBY Kejar Pemfitnah Dirinya Sampai ke Ujung Dunia

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyinggung soal pemberitaan media asing Asia Sentinel yang menghubungkan dirinya dengan kasus Bailout Bank Century dalam pidato politik yang disampaikan di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Senin malam. SBY dalam pidatonya menyayangkan ada pihak asing yang berupaya mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.

"Ada pihak asing yang mengarang cerita yang tidak mengandung kebenaran dan lagi-lagi korbannya Partai Demokrat dan SBY, ini adalah fitnah besar dan kita harus tetap menjaga kehormatan walaupun difitnah," ujar SBY.

Presiden ke-6 RI ini juga menyayangkan berita tersebut diramaikan media massa dalam negeri yang disebutnya ikut menyebarkan fitnah. Karena itu ia dan Partai Demokrat akan menempuh langkah hukum untuk menghadapinya.

"Saya pastikan akan gunakan hak hukum untuk selesaikan masalah, akan saya kejar siapapun yang berusaha merusak nama baik walaupun sampai ke ujung dunia, termasuk pihak-pihak di dalam negeri yang ikut merusak kehormatan kita,"kata SBY.
SBY mengatakan, ia memahami kemarahan para Kader Demokrat terhadap fitnah tersebut.

Apalagi fitnah ini dimunculkan di musim pemilu sehingga, kata dia, pihak yang menyebarluaskan fitnah ini juga memiliki motif dan kepentingan politik. Namun, SBY menyerukan kepada para kader untuk tidak main hakim sendiri, termasuk kepada media massa dalam negeri yang ikut menyebarluaskan fitnah ini.

"Ingat, negara kita adalah negara hukum. Bukan negara gruduk dan negara kekerasan," kata dia.
Pada pidatonya, SBY juga sempat menyindir pemerintahan Jokowi-JK yang menurutnya hanya mengemas ulang serta mengganti nama program-program di zamannya ketika menjadi presiden.

"Dewasa ini kita mendengar program-program (di zaman SBY) diganti nama dan dikemas ulang, namun itu hak pemerintah sekarang, yang penting bagi Partai Demokrat negara tidak mengabaikan bantuan kepada masyarakat kecil," ujar SBY.

SBY menyebutkan setidaknya ada sembilan program yang diinisiasi pemerintahan pada zamannya untuk memberi bantuan kepada masyarakat. Yang pertama adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Langsung Sementara (BLSM), kemudian memberikan raskin (beras untuk orang miskin) sebagai bagian dari PKH (Program Keluarga Harapan), dan Jamkesmas serta BPJS untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat.