Ini Alasan Bawaslu Sulut Loloskan 3 Mantan Terpidana Korupsi ke Pemilu 2019

Tagar Bawaslu pro koruptor sempat ramai di media sosial, usai Bawalsu mengakomodir mantan terpidana korupsi jadi Caleg

Ini Alasan Bawaslu Sulut Loloskan 3 Mantan Terpidana Korupsi ke Pemilu 2019
TRIBUNMANADO/RYO NOOR
Ketua Bawaslu Sulut, Herwin Malonda 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Tagar Bawaslu pro koruptor sempat ramai di media sosial, usai Bawalsu menerima gugatan partai politik yang mengakomodir mantan terpidana korupsi sebagai caleg.

Herwin Malonda Ketua Bawaslu Sulut angkat bicara soal hal itu.

Sejauh ini Bawaslu Sulut memproses 8 gugatan sengeketa pemilu.

Tiga di antaranya menyangkut mantan terpidana korupsi yang dicoret KPU.

Herwin menjelaskan, keputusan Bawalsu menerima gugatan berangkat dari ajudikasi, dasarnya UU 7 tahun 2012 tentang pemilu, kemudian peraturan Bawalsu nomor 7 tahun 2018 bicara sengeketa antar peserta dan penyelenggara pemilu.

Baca: Herry dan Mieke Bisa Nyaleg, Bawaslu Sulut Punya Dasar Loloskan Caleg Mantan Terpidana Korupsi

Dalam proses persidangan yang ada. Dua tahapan, mediasi kemudian jika tak sepakat lanjut ke sidang ajudikasi.

Dalam prosesnya, ada 5 gugatan selesai di meja mediasi yang difasilitasi Bawaslu antara pemohon dan termohon (KPU).

4 kasus lainnya hingga ke tahap ajudikasi termasuk dua di antaranya kasus 3 calon mantan terpidana korupsi atas nama Sahrial Damapolii (DPD), Herry Kereh (Gerindra) dan Mieke Nangka (Berkarya)

"Terkait proses kami lakukan. Memeriksa memutus, dalil dari permohonannya dan dalil termohon. Apakah proses pengajuan sengketa sesuai perundang undangan," kata Herwin kepada tribunmanado.co.id, Kamis (6/9/2018).

Bawaslu menghindari untuk menjadi lembaga pengujian UU

Baca: KPU dan Bawaslu Sulut Beda Pendapat Mengenai Bacaleg Mantan Narapidana Korupsi, Inilah Jadinya

Halaman
12
Penulis: Ryo_Noor
Editor: Aldi
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved