Breaking News
Jumat, 24 April 2026
Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Bolsel Kembali Berprestasi Raih Peringkat Pertama Penyaluran Dana Desa 2018

(Bolsel) kembali berprestasi, meraih peringkat pertama penyaluran Dana Desa (DD) terbaik tahun 2018

Penulis: | Editor: Aldi Ponge
Piagam penghargaan untuk Bolsel 

Laporan Wartawan Tribun Manado, Felix Tendeken

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) kembali berprestasi, meraih peringkat pertama penyaluran Dana Desa (DD) terbaik tahun 2018 berdasarkan evaluasi dan penilaian Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Kepala Bagian (Kabag) Humas Setdakab Bolsel Ahmadi Modeong, Rabu (5/9/2018), mengatakan bahwa penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Gubernur (Wagub) Sulut Steven Kandouw kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Marzansius Arvan Ohy, mewakili Bupati Haji Herson Mayulu (H2M) di Aula Gedung Keuangan Negara di Kota Manado, Selasa (4/9/2018).

"Diserahkan usai Wangun membuka rapat koordinasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa tahun anggaran 2018," jelas Kabag.

Baca: Ketua DPRD Bolsel Apresiasi Kunjungan BKSUA Sulut

Kata Kabag, Bolsel meraih peringkat pertama, kemudian diikuti oleh Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), dan Bolaang Mongondow Timur (Boltim).

"Sementara kategori terbaik dalam penyaluran DAK fisik Bolsel meraih peringkat ke tiga," jelasnya.

Kata Kabag, Wagub dalam sambutannya, berpesan agar para pengelola dana tidak lalai dalam proses perencanaan sehingga penyampaian laporan pertanggung jawaban disampaikan dengan baik.

"Jangan karena perencanaan dan pelaksanaan yang tidak matang, akhirnya akrobat nyerempet-nyerempet bahaya, nekat pakai APBD dari pos lain, akhirnya berujung berurusan dengan aparat penegak hukum," ujar Kabag menirukan ucapan Wagub.

Baca: Kemenag Bolsel Tindaklanjuti Surat Edaran Dirjen Bimas RI Terkait Pengeras Suara di Masjid

Kata dia, orang nomor dua di Sulut mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan. Untuk itu pemerintah harus punya komitmen yang jelas, baik itu penggunaan dan pertanggung jawaban secara administrasi dan fisik.

"Jangan ‘pandang enteng’ seluruh sekretaris kota/kabupaten, kepala BPKAD harus benar-benar mengawasi ini," tandasnya.

Kabag menambahkan, Rakor tersebut juga dihadiri Kanwil DJPB Provinsi Sulut Sulaimansyah. (lix)

Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved