41 Anggota Dewan Kota Malang Tersangka: Mendagri Siapkan Diskresi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, meminta partai politik pengusung 41 Anggota DPRD Kota Malang

41 Anggota Dewan Kota Malang Tersangka: Mendagri Siapkan Diskresi
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Tersangka kasus gratifikasi DPRD Kota Malang menggunakan rompi oranye usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Senin (3/9/2018). KPK menetapkan status tersangka kepada 22 anggota DPRD Kota Malang sebagai bagian dari pengembangan penyidikan dalam perkara dugaan suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, meminta partai politik pengusung 41 Anggota DPRD Kota Malang yang sudah status tersangka segera melakukan pergantian antar waktu (PAW).  Agus menegaskan PAW diperlukan agar tidak terjadi kekosongan di DPRD Kota Malang dan berjalannya stabilitas warga Malang juga segera pulih.

"Ada yang begitu tersangka partai langsung memecat, langsung PAW kan, harapan saya kalau kemudian partai melakukan itu ya kekosongan kekuasaan itu tidak terjadi," ujar Agus, Selasa (4/9).

Mengisi kekosongan di legiaslatif, ucap Agus,  diperlukan. Terutama agar pembangunan di Kota Malang tidak terhambat karena anggota dewan yang terjerat kasus korupsi.  "Jadi tetap berjalan dengan baik," kata Agus.

Dua hari lalu, Senin (3/9), KPK menetapkan 22 Anggota DPRD kota Malang berstatus tersangka. Mereka langsung ditahan selama 20 hari ke depan di beberapa rumah tahanan yang ditentukan KPK.

22 Anggota DPRD Kota Malang diduga menerima suap sebesar Rp12,5 juta hingga Rp50 juta. Suap didapat dari eks Wali Kota Malang Mochammad Anton. Sebelumnya, KPK juga sudah terlebih dahulu menetapkan tersangka 19 Anggota DPRD Kota Malang. Hingga kini hanya tersisa sebanyak 4 Anggota DPRD Kota Malang.

22 anggota DPRD Malang yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Arief Hermanto (PDI-P), Teguh Mulyono (PDI-P), Mulyanto (PKB), Choeroel Anwar (Golkar), Suparno (Gerindra), Imam Ghozali (Hanura), Moh Fadli (NasDem), Asia Iriani (PPP), Indra Tjahyono (Demokrat), Een Ambarsari (Gerindra).

Kemudian, Bambang Triyoso (PKS), Diana Yanti (PDI-P), Sugiarto (PKS), Afdhal Fauza (Hanura), Syamsul Fajrih (PPP), Hadi Susanto (PDI-P), Erni Farida (PDI-P), Soni Yudiarto (Demokrat), Harun Prasojo (PAN), Teguh Puji Wahyono (Gerindra), Choirul Amri (PKS), dan Ribut Haryanto (Golkar).

Tjahjo Kumolo
Tjahjo Kumolo (ISTIMEWA)

KPK lebih dulu menetapkan 19 orang tersangka, dengan rincian Wali Kota Malang nonaktif Moch Anton dan 18 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019.

Kemarin, Mendagri Tjahjo Kumolo memastikan telah menyiapkankebijakan terobosan atau diskresi untuk menjalankan Pemerintah Kota Malang yang terancam terhenti lantaran 41 anggota DPRD Kota Malang terjerat korupsi. 

Kebijakan yang menurutnya diperlukan karena tersisa empat anggota DPRD di Kota Malang. Alhasil, jumlah tersebut tidak memenuhi kuorum untuk menggelar rapat paripurna.

Halaman
1234
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved