Bawaslu Tak Bisa Tindak Aksi 2019 Ganti Presiden: KPU Belum Tetapkan Capres

Polemik soal gerakan #2019GantiPresiden terus berlangsung. Ada pihak yang menyebut gerakan tersebut merupakan kegiatan

Bawaslu Tak Bisa Tindak Aksi 2019 Ganti Presiden: KPU Belum Tetapkan Capres
YOUTUBE
Diadang Massa, #2019GantiPresiden di Surabaya Akan Tetap Digelar meski Tanpa Izin 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Polemik soal gerakan #2019GantiPresiden terus berlangsung. Ada pihak yang menyebut gerakan tersebut merupakan kegiatan curi start kampanye alias pelanggaran kampanye, ada pula menyebut sebagai perbuatan makanr terahdap pemerintah yang sah.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fritz Edward, mengatakan pihaknya tidak dapat melakukan penindakan terhadap peserta kegiatan #2019GantiPresiden ataupun #2019TetapJokowi.

Alasannya, pada saat ini pasangan calon presiden dan calon wakil presiden belum ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu, saat ini belum masuk ke dalam tahapan kampanye di Pemilu 2019, .

"Tidak menjadi ranah Bawaslu. Belum masuk kewenangan Bawaslu, karena capres-cawapres belum ada," ujar Fritz, ditemui di kantor Bawaslu, Senin (27/8). Menurutnya, aksi #2019GantiPresiden ataupun #2019TetapJokowi merupakan bagian dari kebebasan berpendapat.

Namun, dia meminta, dalam penyampaian pendapat harus patuh terhadap ketentuan peraturan dan peraturan perundang berlaku. "Apabila ada intimidasi, persekusi, silakan kepada pihak kepolisian," katanya.

Menurutnya, kampanye Pemilu 2019 akan dimulai 23 September 2018-13 April 2019. Dia menjelaskan, kampanye merupakan kegiatan yang dilakukan peserta pemilu atau pihak lain yang diminta KPU untuk menyampaikan visi misi ataupun citra diri.

Selama dua hari belakangan ini, Sabtu dan Minggu, rencana kegiatan terkait #2019Ganti Presiden gagal dilaksanakan di Kota Pekanbaru, Pangkalpinang, dan Surabaya. Di Kota Pekanbaru, Neno Warisman dipulangkan kembali ke Jakarta karena jalan keluar dari bandara diblokir massa.

Di Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, aktivis #2019GantiPresiden, Ratna Sarumpaet, tidak dapat keluar dari bandara karena ada pemblokiran massa yang menolak kehadirannya. Sedangkan di Kota Surabaya, kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden dibubarkan polisi karena alasan keamanan.

Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Antaranews.com)

Tahan diri

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta masyarakat, terutama politisi tak memanaskan situasi setelah terjadi pemulangan Neno Warisman dari Pekanbaru.

Halaman
123
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved