Pulihkan Psikologis Anak Usai Gempa Lombok, Ini Pesan Komnas PA Indonesia Untuk Pemerintah
Ribuan anak korban gempa lombok membutuhkan penanganan khusus melalui pendekatan program kedaruratan cerdas tangkal menghadapi bencana.
Penulis: Indry Panigoro | Editor: Siti Nurjanah
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Menurut Ketua Umum (Ketum) Komnas Perlindungan Anak (KPA) Indonesia, Arist Merdeka Sirait, saat ini puluhan ribu anak korban gempa yang tersebar di empat kabupaten di Provinsi Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), membutuhkan penanganan khusus melalui pendekatan program kedaruratan cerdas tangkal menghadapi bencana.
"Sesuai dengan ketentuan konvensi PBB tentang hak anak dan UU RI No. 35, tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU RI No. 33 tentang HAM, serta Konvensi International Penangananan Bencana (disaster) perlu segera dibuat pelatihan kedaruratan bagi anak dan lansia selama dalam pengungsian," kata Sirait kepada Tribunmanado.co.id, Senin (20/08/2018) pagi.
Lanjut dia, hal ini sudah seharusnya dilakukan. Apalagi sebagai lembaga yang memberikan pembelaan dan perlindungan anak di Indonesia, pihaknya serta pemerintah harus sepenuhnya memberi dukungan, untuk melakukan kegiataan yang bertujuan pemulihan psikologis.
Pemulihan psikologis anak kata Sirait, bisa melalui kegiatan trauma healing.
"Saya pikir memang kegiatan itu bagus. Karena selain anak-anak dan lansia diajarkan untuk tidak panik terhadap bencana gempa dan bencana lain, namun mereka juga diajarkan untuk waspada dan cerdas menghadapi fenomena alam seperti yang terjadi baru-baru ini," ujarnya.
Disamping itu, Sirait juga mendesak pemerintah dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan, dan Menteri Pendidikan, untuk segera memulihkan hak anak untuk mendapatkan pendidikan.
"Pemerintah harus segera realisasi ini. Segera dirikan sekolah kedaruratan bagi 23.000 murid PSUF dan ZDF dan 7000 untuk murid SMP dan SMA," pintanya.
Dia pun meminta menteri kesehatan segera melakulan program sehat bagi anak selama dalam pengungsian dan meminta pula menteri sosial bekerjasama dengan Kementetian PPPA untuk menyelenggarakan pelatihan kedaruratan dan reintegrasi sosial.
"Ini juga untuk menghindari anak-anak berada pada titik "boring" atau bosan dan jenuh, serta untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kekerasan selama di tenda pengungsian," pungkasnya.
