Mendagri: Kepala Daerah Boleh Jadi Jurkam Pilpres, Berikut Penjelasan Dasar-dasar Hukumnya

Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan kepala daerah atau wakil kepala daerah bisa jadi juru kampanye dalam pemilihan presiden nanti.

Mendagri: Kepala Daerah Boleh Jadi Jurkam Pilpres, Berikut Penjelasan Dasar-dasar Hukumnya
Istimewa
Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri), Bahtiar 

" Sementara cuti kampanye bupati, walikota, wakil bupati dan wakil walikota diberikan oleh gubernur selaku wakil pemerintah pusat. Selanjut lebih teknis KPU mengatur dalam PKPU," ujarnya.

Kemudian Bahtiar menjelaskan aturan KPU yang mengatur tentang cuti kampanye. Aturan dimaksud adalah PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 62 Ayat (1) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 disebutkan, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota sebagai anggota Tim Kampanye dan/atau Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf b dan huruf c dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara.

Sementara ayat (3) di pasal yang sama menyatakan cuti gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.

"Sedangkan ayat (4) Pasal 62 menyatakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan 1 (satu) hari kerja dalam setiap minggu selama masa Kampanye. Lalu di ayat (5) pasal yang sama dinyatakan menteri, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota yang melakukan Kampanye pada hari libur tidak memerlukan cuti," katanya.

Sementara ayat (7) Pasal 62 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 kata Bahtiar, mengatur tentang surat cuti. Pasal 62 ayat (7) menyatakan surat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lambat tiga hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

Pasal lain yang mengatur itu adalah Pasal 63. Pasal 63 ayat (1) menyatakan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota dilarang menjadi ketua tim kampanye.

PKPU Nomor 23 Tahun 2018 ini membatasi kepala daerah atau wakil kepala tidak boleh menjadi ketua tim kampanye.

Dalam Pasal 63 ayat (2) juga dinyatakan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota yang ditetapkan sebagai anggota tim Kampanye dan/atau pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) yang melaksanakan kampanye dalam waktu bersamaan, tugas pemerintah sehari-hari dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

" Yang disampaikan beliau (Mendagri) bahwa kepala daerah atau wakil kepala daerah boleh ikut kampanye.adalah berdasarhan hukum pemilu yang diatur dalam ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, PP Nomor 32 Tahun 2018 dan PKPU Nomor 23 Tahun 2018," katanya.

Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Fernando_Lumowa
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved