Poros Ketiga di Luar Jokowi dan Prabowo Masih Berpeluang

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Masa pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden di Komisi Pemilihan Umum (KPU) semakin sempit.

Namun, hingga Rabu (8/8) hari ini, dipastikan belum ada satu pun pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang mendaftar ke KPU.

Koalisi sembilan parpol pengusung capres petahana Joko Widodo masih pada strateginya. Mereka mengaku sudah solid menyimpan nama cawapres pendamping Jokowi hingga waktu yang tepat jelang pendaftaran ke KPU.

Sembilan parpol tersebut adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai NasDem, dan Partai Hanura. Kemudian, ada Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, dan PKPI.

Politikus PDIP Pramono Anung mengindikasikan akan ada satu parpol lagi yang akan memberikan dukungannya kepada Jokowi sebelum hari terakhir pendaftaran capres-cawapres ke KPU.

Sementara, koalisi parpol pengusun capres Prabowo Subianto masih belum solid lantaran belum ada kesepakatan soal nama cawapres pendamping Prabowo yang akan disepakati bersama.

Sejauh ini baru Partai Demokrat yang menyatakan berkoalisi dengan Partai Gerindra untuk mengusung capres Prabowo Subianto.

Koalisi kedua partai tersebut cukuk suara untuk mendafaftarkan Prabowo dan cawapresnya sebagai peserta Pilpres 2019. Catatan formal dari Demokrat, nama cawapres diserahkan kepada Prabowo selaku capresnya.

Sementara, dua parpol yang sejak lama berkaolisi dengan Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih tarik-ulur soal nama cawapres pendamping Prabowo.

Kedua partai tersebut masih belum menginginkan agar nama cawapres usulan mereka yang dipilih sebagai pendamping Prabowo.

Lantas, opsi poros ketiga diucapkan oleh Presiden PKS, Sohibul Iman. Menurutnya, masih terbuka peluang koalisi poros ketiga apabila PKB, PAN dan PKS dapat bergabung mengusung satu lagi pasangan calon.

Itupun dapat terlaksana jika PKB kecewa dengan pilihan cawapres yang akan disampaikan oleh Jokowi.

"Ya memungkinkan saja. Perubahan itu jam per jam. Paling, kalau poros ketiga itu, PKS, PAN dan PKB," jelasnya di Kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa (7/8).

Menurutnya, komunikasi masih terus berjalan dengan seluruh partai tersebut. Namun, pihaknya tetap menginginkan kadernya, terutama Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al-Jufri sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto sebagaimana rekomendasi ijtima' Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama.

"Kami masih memegang teguh rekomendasi dari Majelis Syuro, yakni sembilan kami usulkan sejak awal. Serta rekomendasi dari Ijtima Ulama, " jelasnya usai Sidang Istimewa Majelis Syuro PKS.

Ketua DPP Gerindra, Riza Patria meyakini baik PKS dan PAN tidak akan hengkang dari koalisi. Alasannya, konstituen kedua partai tersebut sudah mendukung keputusan untuk bersama-sama mengusung Prabowo Subianto menjadi capres.

"Ya kalau tidak mendengar konstituen mereka, malah bisa bubar nanti. Jadi, kami yakin tidak ada yang berpisah. Semuanya solid," kata dia.

Kendati demikian, masih ada kemungkinan untuk melakukan rapat pleno DPP dalam satu hari untuk memutuskan sikap partai. "Bisa-bisa saja. Tapi, belum kepikiran sampai ke sana," tukasnya.

Sekjen PKB, Abdul Kadir Karding meminta kepada masyarakat untuk tidak meragukan pilihan partai yang sudah sepakat untuk mengusung Jokowi menjadi capres.

"Ini kok malah kayaknya semuanya ragu? Pilihan kami, tidak perlu diragukan lagi lah. Sudah solid kok, tidak ada masalah," ucapnya di Kantor KPU, Jakarta.

Bahkan, kata dia, hingga saat ini tidak ada komunikasi PKB di luar dari koalisi, baik pertemuan dengan PKS, maupun PAN. "Setahu saya tidak ada. Kami tidak membuka komunikasi dengan partai lain di luar koalisi. Sejauh ini masih bersama koalisi," jelasnya.

Pengamat politik Boni Hargens menilai akan ada kekecewaan di dalam parol apabila ketua umumnya tidak terpilih oleh Jokowi. Terlebih, kepada ketua umum yang masih terus mengusahakan diri agar terpilih menjadi calon RI 2.

"Akan ada yang kecewa itu pasti. Soalnya, Pak Jokowi sudah tidak akan memilih pendamping dari ketua umum partai. Kemungkinan untuk pindah juga masih sangat memungkinkan," jelas dia.

Pindah yang dimaksud oleh Boni adalah mengajak partai lain untuk berkoalisi membentuk poros baru, atau berkoalisi dengan kubu yang sudah ada.

Bisa Perpanjangan Waktu

KPU RI memungkinkan bagi pasangan calon yang belum mendaftar pada 4-10 Agustus 2018, maka masa pendaftaran peserta pilpres akan diperpanjang dalam 2x7 hari secara bertahap.

"Tapi tidak langsung 2x7 hari. Secara bertahap dibuka 1x7 hari dulu kita lihat ada yang daftar enggak, kalau misal belum ada, ya ditambah 1x7 hari lagi," ujar Ketua KPU, Arief Budiman.

Jika dalam masa perpanjangan tersebut tak ada yang mendaftar lagi, lanjut Arief, satu paslon yang sudah mendaftar akan melawan kotak kosong.

Mekanisme tersebut juga berlaku jika ke depannya hanya ada satu paslon yang dinyatakan memenuhi syarat. "Kalau tidak ada lagi yang memenuhi syarat, maka satu calon (yang memenuhi syarat) itu yang akan mengikuti tahapan selanjutnya," kata Arief.

Aturan mengenai mekanisme perpanjangan periode pendaftaran capres-cawapres ini tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 22 Tahun 2018 mengenai perpanjangan waktu pendaftaran.

Sekjen NasDem, Johnny G Plate mengatakan perpanjangan waktu tersebut akan masuk ke dalam diskusi koalisi mereka. Pasalnya, KPU telah memberikan ruang tersebut.

"Perpanjangan waktu itu juga termasuk akan kita bahas. Pendaftaran berarti kan masih bisa diperpanjang setelah tanggal 10 Agustus ini," imbuhnya.

Namun begitu, dia mengatakan koalisi Jokowi sudah solid dan segera memberikan berkas dukungan sebagaimana yang diharuskan oleh KPU dalam waktu dekat.

"Mudah-mudahan bisa dalam waktu dekat ini. Tapi, sekali lagi, kami juga masih akan membahas mengenai perpanjangan waktu," tegasnya. (tribun network/ryo/coz)