KPU Kukuh Tolak Yal Jadi Calon Senator: Miliki Bukti Eks Napi Korupsi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara kukuh tak akan meloloskan Syahrial Damapolii menjadi calon senator

KPU Kukuh Tolak Yal Jadi Calon Senator: Miliki Bukti Eks Napi Korupsi
tribun manado
Udin Musa bersaksi untuk Syarial Damopolii pada sidang sengketa pemilu di Bawaslu Sulut, Senin (6/8/2018). 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara kukuh tak akan meloloskan Syahrial Damapolii menjadi calon senator atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Lembaga penyelenggara pemilu itu yakin Yal, sapaan akrab Syahrial Damapolii, tidak memenuhi persyaratan calon legislatif (senator) yang tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) No 14 tahun 2018.

KPU Sulut menyampaikan duplik pada sidang gugatan sengketa pemilu yang diajukan mantan Ketua DPRD Sulut ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulut, Senin (6/8/2018).

KPU Sulut merespon replik yang pada sidang sebelumnya oleh pemohon.
Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh mengatakan, pada prinsipnya KPU menghormati proses sidang ajudikasi.

"Kita pastikan proses ini sebuah kebutuhan yang harus kita penuhi. Ada tanggapan pemohon (Syahrial), kita juga akan tanggapi sebagai termohon. Supaya jelas persoalan. Selebihnya diserahkan ke Bawaslu," kata dia.

Meski ada gugatan, kata Aridles, KPU tetap akan melanjutkan proses tahapan yang sedang berjalan. "Kita harus memberi status kepada bakal calon MS (memenuhi syarat) atau TMS (tidak memenuhi syarat)," ujar dia.

Dalam gugatan itu, kubu pemohon (Syahrial) mempersoalkan surat edaran KPU RI terkait syarat pencalonan DPD RI . Tapi menurut Ardiles, surat KPU RI itu hanya petunjuk teknis tahapan.

"Dasarnya tetap PKPU yang jadi norma untuk menentukan MS atau TMS, PKPU jadi landasannya," ujar dia. Ia akan mengikuti proses sengketa ini. Menurutnya, nanti hasilnya final, apa gugatan diterima atau ditolak.

Komisioner KPU Sulut, Lanny Ointu, yang hadir pada sidang menyampaikan sejumlah poin. Satu di antaranya menyangkut kewenangan KPU.

"KPU punya kewenangan menyusun pedoman teknis. Implementasi aturan ini sudah diundangkan PKPU nomor 14 2018 dalam berita negara 2018 nomor 525," kata dia.

Halaman
123
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved