Zulkifli Hasan Temui Jokowi

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (24/7) pagi.

Menurut Zulkifli, dirinya bertemu Presiden Jokowi dalam kapasitasnya sebagai Ketua MPR. Dalam pertemuan itu lebih banyak melaporkan hal-hal terkait urusan MPR, termasuk Rapat Gabungan antara MPR dan seluruh perwakilan DPD.

Meski begitu, Zulkifli mengaku pertemuannya dengan Jokowi membicarakan masalah politik, termasuk adanya ajakan kepada PAN untuk berkoalisi mendukung Jokowi untuk Pilpres 2019. Namun, dia menegaskan, partai yang dipimpinnya belum bersikap terkait dukungan di Pilpres 2019. "Ya namanya saya ketum partai kan ngomong politik ada. Tapi, itu proses," ujarnya.

Menurutnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan peta koalisi yang akan terbentuk untuk pertarungan Pilpres 2019. Sebab, yang lebih penting adalah jangan sampai pilpres itu sendiri membuat masyarakat memecah-belah.

Pertemuan antara Zulkifli dan Jokowi terjadi setelah Jokowi melakukan pertemuan dengan enam ketua umum parpol di Istana Bogor, Senin (23/7) malam. Hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKN Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PPP Romahurmuziy, Ketua Umum Hanura Oesman Sapta, dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh.

Dari pertemuan tersebut, seluruh ketua umum parpol pengusung capres Jokowi telah mengerucutkan satu nama cawapres.

PAN sendiri belakangan menjadi salah satu calon mitra koalisi Partai Gerindra dan PKS yang akan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres untuk Pilpres 2019.

Dan sebelumnya PAN merupakan salah satu parpol mitra koalisi Partai Gerindra pada Pilpres 2014 lalu. Saat itu, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa menjadi cawapres mendampingi capres Prabowo Subianto. Namun, saat itu koalisi parpol pengusung Jokowi-JK keluar sebagai pemenang pilpres.

Meski kalah di Pilpres 2014, PAN sempat menjadi parpol pendukung pemerintahan Jokowi-JK seiring bergantinya Ketua Umum PAN dari Hatta Rajasa kepada Zulkifli Hasan.

PAN mendapatkan jatah posisi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang ditempati oleh Asman Abnur. Selain itu, ada juga Kepala Ekonomi dan Industri yang diisi oleh Soetrisno Bachir.

Namun, koalisi PAN di pemerintahan Jokowi-JK hanya sementara karena partai berlambang matahari itu kerap berbeda sikap dengan pemerintah, khususnya saat persetujuan rancangan undang-undang di DPR. (tribun network/fik/coz)