OJK Rilis Beleid Kewajiban Pendiri DPPK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis aturan pendanaan dana pensiun (PDP). Termasuk di antaranya adalah aturan pendanaan

tribunnews
Logo OJK 

2. Kualitas pendanaan terbagi tiga. Pertama, dana terpenuhi. Kedua, pendanaan kurang dari nilai kini aktuarial dan tidak kurang dari liabilitas solvabilitas. Ketiga kurang dari liabilitas solvabilitas.

3. Kualitas pendanaan dinilai dari liabilitas solvabilitas dan nilai kini aktuarial.

4. Aktuaris harus menetapkan defisit atau surplus dibandingkan nilai terkini aktuarial terhadap kekayaan pendanaan.

5. Defisit harus dipisahkan menjadi bagian diperhitungkan sebagai kekurangan solvabilitas atau defisit selain yang diperhitungkan sebagai kekurangan solvabilitas.

6. Defisit harus dilunasi dengan iuran tambahan dalam jangka waktu 36 bulan untuk defisit yang diperhitungkan sebagai kekurangan solvabilitas. Dan 180 bulan untuk defisit selain kekurangan solvabilitas.

7. Untuk pelunasan sekaligus pembayaran iuran tambahan karena defisit harus dilakukan paling lambat tiga bulan sejak diterimanya laporan aktuaris berkala

8. Pemberi kerja yang tidak bisa setor iuran tambahan sekaligus dalam jangka waktu ditetapkan harus membayar iuran tambahan bulanan untuk menutupi kebutuhan pendanaan minimum dalam pernyataan aktuaris. Dan secara bulanan sampai masa pelunasan.

9. Jika penyetoran iuran tambahan bulanan terlambat maka dikenakan bunga yang layak atau sanksi (ta'zir) berupa denda dihitung sejak tanggal valuasi aktuaria.

10. Pendiri DPPK PPMP bertanggung jawab agar keadaan dana terpenuhi dan menjaga kewajiban pemenuhan secara bertahap.

11. Pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran minimum berupa iuran normal, iuran tambahan jika ada defisit sesuai jumlah dan waktu yang ditetapkan.
Sumber: OJK

Halaman
1234
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved