Breaking News:

Dirut PLN Curhat Ingin Pensiun Tanpa Masalah: Segera Diperiksa KPK

Penyidikan kasus suap Rp 4,8 miliar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih, terkait proyek pembangunan PLTU Riau-1

Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Lodie_Tombeg
Humas PLN Suluttenggo
(ki-ka), Dirut PLN Sofyan Basir, Menteri BUMN Rini Soemarno, Jaksa Agung HM Prasetyo dan Jamdatun) Kejaksaan Republik Indonesia, Loeke Larasati A. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Penyidikan kasus suap Rp 4,8 miliar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih, terkait proyek pembangunan PLTU Riau-1 menyerempet Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir. Selain rumah, penyidik KPK menggeledah kantor pusat PLN, termasuk ruang kerja Sofyan Basir.

Sofyan Basir mengundang wartawan untuk menjelaskan penggeledahan tersebut di kantor PLN pada Senin kemarin.

Di pengujung jumpa pers, Sofyan menceritakan kekhawatirannya. Dia meyakinkan tidak ada keterlibatan PLN dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 yang tengah disidik oleh KPK.

Lantas, dia menceritakan kinerja PLN selama 3,5 tahun di bawah kepemimpinannya. Dia berharap dirinya bisa pensiun tanpa masalah. "Kami managemen sudah berjalan 3,5 tahun. Waktunya sudah cukup lama. Sekitar 1,5 tahun lagi pensiun, insya Allah, kami ingin keluar baik-baik. Karier kita panjang dan (berharap) selesai dengan baik," ucap Sofyan.

Sofyan Basir pun memperkuat pernyataannya itu dengan memaparkan sejumlah kebijakan yang berhasil dilakukan di masa kepemimpinannya selama 3,5 tahun ini, di antaranya adalah tidak adanaya kenaikan tarif dasar listrik yang membebani masyarakat.

"Selama 3,5 tahun ini tarif tidak naik, bapa-bapa, ibu-ibu tenang-tenang tidak perlu repot-repot tarif tidak naik InsyaAllah sampai 2019," kata dia.

Lebih lanjut Sofyan menjabarkan tarif listrik berhasil ditahan meskipun harga batubara dan harga minyak mentah melonjak serta melemahnya rupiah. "Walaupun batu bara naik 60 persen, ICP naik 30 persen, kurs naik menjadi Rp 14 ribuan, inflasi. Kalau dipikir oportuniti lossnya besar. Tapi kami cari efisiensi dengan dukungan pemerintah. Salah satunya DMO batu bara," jelasnya.

Tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di sejumlah tempat pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Saragih dan pengusaha sekaligus salah satu pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka pemberi dan penerima suap Rp 4,8 miliar terkait proyek tersebut. Eni diduga menerima suap total sebesar Rp 4,8 miliar yang merupakan komitmen fee 2,5 persen dari nilai kontrak proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt itu. Pengiriman uang Rp 4,8 miliar dilakukan secara bertahap melalui perantara sejak Desember 2017 hingga pada hari OTT, Jumat (13/7) sebesar Rp 500 juta.

Sasaran penggeledahan pihak KPK untuk pencarian barang bukti, mulai rumah dan ruang kerja Eni Saragih di DPR, rumah dan ruang kerja Sofyan Basir di kantor pusat PLN, kantor PJB Indonesia Power.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved