JK Santai Jadi Saksi di Persidangan SDA: Dicecar Soal Dana Operasional Menteri Era SBY

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjadi saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (11/7). Di sidang kali ini, orang nomor dua

JK Santai Jadi Saksi di Persidangan SDA: Dicecar Soal Dana Operasional Menteri Era SBY
IST
Jusuf Kalla 

"Menteri dan pejabat sederajat mendapatkan gaji sampai sekarang karena itu menjalankan tugasnya. Pemerintah memberi tunjangan menteri Rp 100 juta per bulan sejak 2006 diatur Permenkeu Nomor 3 PMK Tahun 2006. Terus diperbaiki PMK Nomor 6 Tahun 2014, diberi keleluasaan," ucap Jusuf Kalla.

Atas kesaksian Jusuf Kalla itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap meyakini bahwa mantan menteri agama Suryadharma Ali tetap bersalah dan majelis hakim pastinya akan memutus secara objektif.

"Kami percaya hakim akan independen dan imparsial (tidak memihak) apalagi ini kan terbuka untuk umum. Substansi atau pokok perkaranya sudah diuji secara berlapis dari pengadilan tingkat pertama sampai berkekuatan hukum tetap. Jadi tidak ada yang dikhawatirkan terkait pengajuan PK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Febri enggan mengomentari soal kesaksian yang diberikan JK. Menurutnya apa yang disampaikan di dalam persidangan merupakan kewenangan hakim untuk mempertimbangkannya. "Kalau proses sidang kita tunggu saja," ucap Febri.

Sementara itu Jaksa KPK Abdul Basir usai sidang peninjauan kembali (PK) yang diajukan Suryadharma Ali menjelaskan bahwa Suryadharma didakwa oleh jaksa KPK sebelum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268/PMK.05/2014 diterbitkan sehingga menurutnya Suryadharma tidak menggunakan DOM itu yang tertuang aturan sebelumnya.

Abdul Basir juga menilai dana operasional menteri (DOM) digunakan untuk mendukung tugas menteri. Jika disalahgunakan bukan tugas menteri maka, jaksa menilai penggunaan DOM menyimpang dari aturan.

"Kalau nggak salah, jadi DOM yang di dakwaan ke Pak SDA periode sampai tahun 2013 sebelum PMK baru terbit. Kasus posisi sudah terang benderang, sudah ada di surat tuntutan dan putusan dikuatkan juga di pengadilan tinggi, bahwa yang bersangkutan menggunakan DOM digunakan tidak semestinya," kata Abdul Basir.

Menurut Abdul Basir, DOM tidak boleh digunakan secara bebas meskipun 80 persen secara lumpsum. Dalam keterangan Wapres Jusuf Kalla, dikatakan Basir DOM digunakan selama mendukung tugas-tugas menteri.

"Prinsip di aturan pengelolaan negara tidak boleh kemudian uang negara digunakan semau sendiri. Aturan manapun DOM, jangan salah pengertian DOM buat keadaan apapun, ya nggak boleh. Jadi mentang-mentang lumpsum digunakan apapun ya nggak boleh, Pak JK bilang sepanjang untuk dukungan tugas menteri," tutur Abdul Basir. (Tribun Network/fel/wly)

Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved