Rizal Ramli: Mohon Maaf Mas Jokowi

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Tokoh nasional yang juga ekonom Rizal Ramli kembali mengingatkan terkait nilai rupiah yang terus merosot. Merosotnya nilai tukar rupiah, Rizal menegaskan, dikarenakan hanya mengandalkan kebijakan moneter. "Tidak ada terobosan di sektor ril dan tidak ada kebijakan pengelolaan utang yang inovatif.

Mengandalkan kenaikan suku bunga terus, akan menambah masalah baru. Kenaikan Suku Bunga akan menambah permasalahan baru, Rizal mengingatkan, Selasa (3/7).

Apalagi jika akhirnya total kenaikan bunga setahun bisa 3-4%, dicicil-cicil atau sekaligus tahun 2018, Rizal yakin pertumbuhan ekonomi akan tambah merosot kebawah 4,5%. Pertumbuhan kredit akan anjlok dibawah 8% dan kredit macet serta default akan meningkat. Ini yang mengakibatkan daya beli tambah merosot. "Mas Jokowi (Presiden Jokowi) sangat bagus sekali soal infrastruktur, tapi payah berat dalam pengelolaan makro-ekonomi. Ekonomi bukannya meroket tapi ‘nyungsep’, maaf. Mohon maaf Mas Jokowi , Tim Ekonomi mas ternyata tidak mampu menyelesaikan masalah," ujar Rizal.

"Bahkan mereka bagian dari masalah.Persoalan utama mereka, school of thinking dan kompetensi, leadership yang payah. Hati-hati, kami ingin Mas Jokowi bertahan sampai 2019," Rizal mengingatkan kembali.

Berbicara di Hotel Meridien kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani  membahas soal aktualisasi nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi. "Bagaimana kita aktualisasi Pancasila dalam konteks ekonomi pasar dengan instrumen APBN. APBN terdiri dari penerimaan negara, belanja dan pembiayaan. Maka ketiga faktor itu mencoba untuk terus mendekatkan kita pada aktualisasi dari Pancasila," katanya seperti dikutip detik.com.

Dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila, menurutnya pemerintah sudah mereformasi pajak, termasuk perbaikan angka ketimpangan. Hanya saja, dia menyadari terkadang desain pembangunan justru membuat ketimpangan malah terjadi. "Kadang kadang waktu kita desain pembangunan, ketimpangan itu terjadi. Maka kita cari instrumen untuk menetralisir," ujarnya.

Dia pun menyebut, saat ini pemerintah sudah berhasil menekan angka ketimpangan dari 0,4 menjadi 0,39. Angka tersebut, jika dibandingkan Republik Rakyat Tiongkok (RRT/China), masih lebih kecil. "Gini ratio yang tadinya 0,4 turun jadi 0,39 dan kita mencoba untuk menurunkan terus. Walaupun kalau anda membandingkan seluruh dunia angka 0,39 itu nggak separah negara-negara lain yang jauh lebih timpang bisa sampai 0,5 atau bahkan mendekati 0,6," ujarnya.

"Latin Amerika itu contohnya, atau even RRT itu lebih tinggi dari kita ketimpangannya padahal itu negara komunis. Oleh karena itu kami akan terus gunakan instrumen dalam menjaga stabilitas," tambahnya.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai adanya momentum Lebaran dan Pilkada Serentak 2018 yang diprediksi bisa mendongkrak konsumsi, nyatanya belum mampu mendongkrak daya beli masyarakat.

Hal itu terlihat dari tingkat inflasi yang relatif rendah pada Mei - Juni 2018. Tercatat, tingkat inflasi pada Juni sebesar 0,59 persen secara bulanan, atau naik 0,38 persen dari periode Mei 2018 sebesar 0,21 persen yang dipicu karena naiknya sejumlah indeks pengeluaran di sektor transportasi dan bahan makanan.

Peneliti Indef Esa Suryaningrum mengatakan, laju inflasi Lebaran tahun ini merupakan terendah dalam 4 tahun terakhir. Namun, peningkatan dari bulan sebelumnya cukup tinggi."Inflasi Mei 0,21 persen, kemudian melonjak di Juni 0,38 menjadi 0,59 persen. Lonjakannya sangat tajam," kata Esa dalam sebuah acara diskusi.

Esa mengungkapkan, inflasi di sektor transportasi tidak bisa dihindari saat momentum arus mudik maupun arus balik Lebaran. Begitu juga halnya dengan inflasi pada bahan makanan karena permintaan yang meningkat. “Andil kelompok transportasi terhadap inflasi melonjak 0,18 persen menjadi 1,5 persen,” imbuhnya.

Esa menambahkan, meskipun inflasi relatif rendah dibandingkan tahun lalu, tapi lonjakannya sangat tajam dari Mei ke Juni 2018. “Daya beli masyarakat melemah akibatnya pertumbuhann ekonomi melambat. Jadi, faktor pilkada dan lebaran yang notabene bisa dijadikan mesin untuk mendongkrak ekonomi ternyata belum mampu karena daya belinya tertahan,” katanya. (tribun network/dik/yat/detik.com)