Said Iqbal Mau Gugat Presiden Jokowi, Gara-gara Status Ojek Online Ditolak MK

Hal itu sebagaimana dikatakan oleh Presiden KSPI Said Iqbal di LBH Jakarta pada Minggu (1/7/2018).

Said Iqbal Mau Gugat Presiden Jokowi, Gara-gara Status Ojek Online Ditolak MK
Internet
Ilustrasi Ojek Online 

TRIBUNMANADO.CO.ID-Komite Aksi Transportasi Online (KATO) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia berencana akan mendaftarkan gugatan Citizen Lawsuite ke Pengadilan Jakarta Pusat menyusul tidak diakuinya sepeda motor sebagai angkutan umum sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca: (VIDEO) Jadwal Live Trans TV Kroasia Vs Denmark Piala Dunia 2018, Kick Off Pukul 01.00 WIB

Yang mereka sasar untuk digugat adalah Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Ketua DPR Bambang Susatyo.

Hal itu sebagaimana dikatakan oleh Presiden KSPI Said Iqbal di LBH Jakarta pada Minggu (1/7/2018).

"Siapa yang digugat? Satu Presiden. Dua Wakil Presiden. Tiga Menteri Perhubungan. Empat Menteri Ketenagakerjaan. Lima menkominfo. Enam Ketua DPR," kata Said Iqbal.

Isi dari gugatan yang akan didaftarkan tersebut ada dua, yaitu menyatakan enam orang tersebut bersalah karena tidak melindungi pengemudi ojek online dan meminta mereka untuk melindunginya dengan cara memberikan pengakuan sepeda motor sebagai alat angkutan umum.

"Gugatannya sederhana. Menyatakan Pemerintah bersalah. Enam orang ini bersalah. Tidak melindungi pengemudi Gojek Online. Dua meminta untuk melindunginnya dengan cara pengakuan sepeda motor sebagai alat angkutan umum. Hanya itu dua gugatan," kata Iqbal.

Menurutnya, pengakuan bahwa sepeda motor juga angkutan umum dapat memberikan dampak terhadap keselamatan dan kesejahteraan para pengemudi Ojek Online yang diklaimnya sudah berjumlah sekitar 1 juta orang di seluruh Indonesia.

Jika sepeda motor telah diakui menjadi angkutan umum maka pihaknya akan mendorong agar perusahaan penyedia aplikasi seperti Gojek dan Grab berubah menjadi perusahaan transportasi.

Sehingga perusahaan tersebut dapat memberikan jaminan keselamatan dan kesejahteraan kepada para pengemudinya.

Jika gugatan tersebut gagal, maka KSPI akan melakukan upaya politik dengan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk Panitia Kerja dan Panitia Khusus untuk mendorong pemerintah mengakui bahwa sepeda motor adalah angkutan umum.

Halaman
12
Editor: Valdy Suak
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved