Ini yang Dilakukan Inspektorat Terhadap ASN yang Terkena Tuntutan Ganti Rugi

Sidang MPTGR rencananya digelar pekan depan, dan akan dilaksanakan dua tahap, pertama untuk internal ASN dan kedua untuk pihak ketiga

TRIBUNMANADO/MAICKEL KARUNDENG
Kepala Inspektorat, Bolmong Rio Lombone 

TRIBUNMANADO.CO.ID, LOLAK - Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow melalui inspektorat daerah segera menindaklanjuti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Bolmong 2017 dari BPK RI.

Khususnya persoalan tuntutan ganti rugi (TGR) yang menyasar sejumlah aparatur sipil negara (ASN) baik yang aktif maupun tidak aktif serta pihak ketiga.

Demikian diungkapkan Kepala Inspektorat Bolmong Rio Lombone, Kamis (28/6).
Menurutnya Pemkab melaui Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR) rencana akan menggelar sidang pekan depan.

Sebab, BPK telah memberikan waktu 60 hari untuk menindaklanjuti hasil temuan tersebut.
"Sidang MPTGR rencananya digelar pekan depan, dan akan dilaksanakan dua tahap, pertama untuk internal ASN dan kedua untuk pihak ketiga," katanya.

Lanjutnya, sidang MPTGR ini hanya untuk temuan tahun anggaran 2017. Sedangkan untuk temuan tahun-tahun sebelumnya jika tidak ditindaklanjuti sudah menjadi ranahnya aparat penegak hukum.

"Sidang ini khusus temuan tahun 2017. Temuan tahun sebelumnya sudah kami serahkan ke aparat hukum, aturannya setelah 60 hari aparat hukum sudah bisa masuk. Di awal tahun saja kami sudah melimpahkan tiga berkas TGR ke Polres Bolmong," tandasnya. (Kel)

Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: David_Kusuma
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved