Tiga Pegawai Dishub Tersangka: 164 Penumpang Masih Hilang di Danau Toba

Polda Sumatera Utara menetapkan empat tersangka kasus tenggelamnya Kapal Motor Sinar Bangun di Danau Toba

Tiga Pegawai Dishub Tersangka: 164 Penumpang Masih Hilang di Danau Toba
Google
KM Sinar Bangun tenggelam di danau toba 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Polda Sumatera Utara menetapkan empat tersangka kasus tenggelamnya Kapal Motor Sinar Bangun di Danau Toba yang mengakibatkan tiga tewas dan ratusan penumpang masih hilang. Selain nahkoda kapal, tiga pegawai Dinas Perhubungan ditetapkan tersangka. Demikian disampaikan Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpaw, kepada wartawan, Senin (25/6).

Ketiga pegawai Dishub tersebut adalah Kepala Bidang Angkutan Sungai dan Danau Perairan (ASDP) Kabupaten Samosir, Rihad Sitanggang; Kepala Pos Pelabuhan Simanindo, Golpa F Putra; dan pegawai honorer Dishub Samosir, Karnilan Sitanggang.

Paulus menjelaskan, Rihard Sitanggang selaku Kabid ASDP Kabupaten Samosir ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai gagal mengawasi kegiatan pelabuhan di Samosir. Padahal, hal itu merupakan tanggungjawabnya. Dalam kenyataanya, dia masih membiarkan kapal tradisional membawa kendaraan roda dua yang dilarang, serta membiarkan kapal kelebihan kapasitas maupun berlayar tanpa surat izin.

Kepala Pos Pelabuhan Simanindo, Golpa F Putra menjadi yang merupakan Kepala Pos Pelabuhan Simanindo dianggap meninggalkan tugasnya namun tetap mengutip retribusi. Sedangkan petugas honorer yang merupakan anggota Pos Pelabuhan Simanindo, Karnilan Sitanggang, menjadi tersangka mengingat tugasnya seharusnya mengatur masuknya penumpang dan mengawasi kegiatan dan pelayaran kapal. "Harusnya dia melarang kapal muatan berlebih dan melarang berlayar jika tidak layak. Selain itu, juga sudah ada warning (peringatan) cuaca buruk dari BMKG, tapi faktanya yang bersangkutan tidak menjalani tugasnya secara benar," ujar Paulus.

Sebelumnya, kepolisian telah menetapkan nakhoda sekaligus pemilik KM Sinar Bangun, Poltak Soritua Sagala ditetapkan sebagai tersangka karena tidak memiliki izin berlayar dan secara sengaja membiarkan kapal melebihi kapasitas 45 penumpang.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Sumut Kombes Pol And menyatakan, para tersangka dikenakan Pasal 302 dan 303 UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran jo Pasal 359 KUHP dan terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda sebesar Rp 1,5 miliar. "Akan ada penambahan tersangka lain. Tetapi kembali kita akan lakukan gelar perkara dulu dengan menghadirkan bukti-bukti melalui keterangan tetsangka," tambahnya

Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian di Jakarta menyatakan, ketiga tersangka oknum DInas Perhubungan tersebut dianggap bertanggung jawab terkait kelaikan operasional, pemeriksaan Surat Izin Berlayar, manifes penumpang, hingga jaket pelampung (life jacket). Semua kelengkapan operasional kapal tersebut tidak terlaksana.

Tito menuturkan, terkait kasus tenggelamnya KM Sinar Bangun, pihaknya melakukan penyidikan agar kasus serupa tak terulang lagi di masa mendatang. Menurutnya, tenggelamnya kapal tersebut adalah bukan murni kesalahan nakhoda dan pemilik kapal semata. "Kami lihat ini masalah bukan kesalahan murni nakhoda dan pemilik kapal, tapi manajemen juga," ungkap Tito.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendukung pihak kepolisian untuk menyelidiki kecelakaan di dunia pelayaran yang mengkabatkan banyak korban ini. Ia berharap kasus ini jadi momentum perbaikan pelayanan angkutan penumpang kapal, khususnya di Danau Toba. "Secara khusus tentunya kejadian di Danau Toba menjadi momentum, kami sudah bersepakat dengan Kapolri untuk melakukan penelitian apa-apa yang terjadi di sana. Di satu sisi kita akan memperbaiki cara tata laksana, SOP, klasifikasi, dan sebagainya, tetapi juga akan dilakukan penegakan hukum apabila ada yang melakukan kesalahan," katanya.

"Tercatat ada empat orang yang sudah dinyatakan sebagai tersangka. Karena itu, kita akan jadikan momentum dan kita akan bekerja sama dengan TNI-Polri di samping juga akan membentuk panitia yang sifatnya sementara dan kita akan tentukan satu mekanisme baru apakah ada unsur pusat atau daerah, tetapi kita ingin bahwasanya aturan-aturan yang sudah dibuat ditegakkan lagi dan diikuti sesuai dengan safety," sambungnya.

Halaman
123
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved