Iriawan Janji Bersikap Netral: Kemendagri Pertanyakan Pihak yang Gaduh

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Komjen Pol M Iriawan meminta masyarakat supaya tidak perlu ragu terkait penunjukan dirinya sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat. Iriawan memastikan, bahwa pihaknya akan menjalankan tugas-tugas gubernur sebaik mungkin apalagi terkait isu netralitas yang beredar di masyarakat.

M Iriawan tak ingin 'mencoreng' nama baiknya sendiri hanya gara-gara hal tersebut."Jangan ragu untuk masyarakat, atas penunjukan saya sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. Saya pastikan saya akan netral," kata M Iriawan.

Justru, terang Iriawan, salah satu tugasnya sebagai Pj Gubernur adalah mengawasi Aparatur Sipil Negara (ASN) supaya netral. "Kalau tidak netral, itu risiko berat buat kami, karena nama (reputasi) itu luar biasa, tidak bisa dibeli dengan apa-apa, karir pun demikian, kami ingin punya nama sebagai Pj Gubernur dan keluarga besar saya tinggal di Bandung, Jawa Barat, akan mencoreng sekali kalau saya tidak netral," katanya.

Menghadapi Pilkada 2018 dalam waktu dekat ini, M Iriawan menegaskan pihaknya akan melakukan pengawalan hingga Pilkada sukses digelar sesuai harapan masyarakat.

Ia pun menyebut telah berkoordinasi dengan Pangdam III/Siliwangi, juga dengan Kapolda Jawa Barat terkait pengamanan."Kami sudah diskusi, Insya Allah untuk Pilkada ini kami bisa mengawal dengan aman sukses lancar terkendali sesuai harapan masyarakat," ujarnya.

M Iriawan menyebut, sebagai Pj Gubernur, ia memang menjadi sentral dalam pelaksanaan Pilkada tapi ia sadar tak bisa berjalan sendiri. "Ada tupoksi-tupoksi, ada Polri/TNI di pengamanan, ada KPU, ada Bawaslu, kemudian ada tokoh-tokoh dan lain sebagainya. Di sini kami akan terus bersinergi agar bisa mengabulkan harapan masyarakat Jawa Barat," katanya.

Tak lupa, M Iriawan berterima kasih kepada Gubernur 2013-2018 Ahmad Heryawan (Aher) karena telah mempersiapkan segala hal terkait Pilkada sebaik mungkin."Kami tinggal meneruskan, apa-apa yang kurang kami tambahkan," katanya.

Kedua, tambah M Iriawan, ada Asian Games 2018. Setelah tanggal 27 Juni 2018, atau setelah mengawal hingga proses pencoblosan. M Iriawan akan mengecek venue-venue di Jawa Barat.

Ia ingin Jawa Barat menyiapkan yang terbaik untuk gelaran olah raga Asia tersebut.

Iriawan menilai kecurigaan sebagian pihak terkait pengangkatannya tidak berdasar. Pasalnya proses politik jelang pesta demokrasi di Jawa Barat sudah berjalan.

Mulai dari kampanye hingga hari pencoblosan yang tinggal menghitung hari saja. "Tolong jelaskan tidak netralnya saya di mana? Saya ke sini sudah jalan semua, kampanye sudah selesai, debat uang sudah dibagikan juga, bagaimana coba tolong tunjukkan (upaya tidak netralnya)," kata Iriawan.

Kemendagri Pertanyakan

Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Sesditjen Otda Kemendagri) Akmal Malik pertanyakan moif dibalik kelompok atau pihak-pihak tertentu yang gaduh dengan kebijakan yang sudah dibuat secara baik."Maka yang perlu ditanyakan, ada apa dengan mereka yang gaduh," jelas dia.

Ia mengatakan dalam menilai sebuah kebijakan yang sudah dibuat masyarakat hendaknya melihat dari aspek kewenangan, aspek substansi dan aspek prosedur. "Menilai sebuah kebijakan yang sudah dibuat, lihatlah aspek kewenangan, substansi dan prosedur," terang Akmal.

Diungkapkan, dari aspek kewenangan, kebijakan pengangkatan M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat adalah wewenang Presiden.Pengangkatan M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar dilakukan melalui Keppres Nomor 106/P Tahun 2018 dan hal ini sudah berjalan baik.

Dari aspek substansi, yang diangkat adalah Sekretaris Utama Lemhanas yang notabene adalah Pejabat Tinggi Madya. Hal ini sudah sesuai amanat Undang-Undang 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bukan atas dasar Undang-Undang Kepolisian.

Selanjutnya dari aspek prosedur, Mendagri sudah mengusulkan tiga nama untuk selanjutnya dipilih yang terbaik oleh Presiden Jokowi. Prosedur ini juga sudah berlangsung baik. Selain ketiga aspek tersebut masih ada aspek tambahan yakni aspek normatif.

"Dari aspek normatif, kebijakan pengangkatan Pj Gubernur Jawa Barat running well," kata Akmal.

Dukung Pansus

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan jika partai nya sangat mendukung dibentuknya Pansus Hak Angket terkait pengangkatan perwira Polri aktif Komjen M Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat. "Nah, kini giliran Fraksi Partai Gerindra di DPR RI untuk memberikan sikap yang juga tegas. Kami bukan hanya akan ikut mendukung dibentuknya pansus hak angket atas pengangkatan perwira Polri aktif sebagai Gubernur, namun akan jadi salah satu inisiator Pansus tersebut," ujar Fadli.

Fadli mengatakan kritik atas penunjukkan jenderal polisi aktif sebagai Pj Gubernur Jawa Barat ini bukan hanya datang dari kelompok oposisi, tapi juga disampaikan oleh sejumlah partai pendukung pemerintah sendiri. Artinya, di luar soal oposisi dan non-oposisi, semua pihak pada dasarnya memiliki penilaian serupa bahwa kebijakan tersebut memang keliru, menabrak undang-undang, dan tak sesuai dengan tuntutan Reformasi untuk menghapus dwifungsi angkatan bersenjata, baik TNI maupun Polri."

"Pengangkatan Komjen M. Iriawan bukan hanya cacat secara formil, tapi juga secara materil. Sesudah namanya ditarik oleh Menko Polhukam, ia kemudian segera dimutasi ke Lemhanas, dijadikan Sekretaris Utama," ujar Fadli.

Kemudian Iriawan diberi jabatan tinggi madya di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) hanya untuk merepetisi model pengangkatan Irjen Pol Carlo Brix Tewu sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat pada 2016, yang sebelumnya menduduki jabatan tinggi madya di Kemenko Polhukam.

"Artinya, sejak awal pemerintah memang sangat menginginkan M. Iriawan menjadi Gubernur Jawa Barat, meskipun sempat berpura-pura menarik namanya pada akhir Februari silam. Jadi, ini kan hanya dagelan politik saja," ujar Fadli. (Tribun Network/ryo/wly)